Komitmen Panwaslih Abdya awasi Pilkada Abdya meski anggaran minim

Banda Aceh (ANTARA) - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Barat Daya (Abdya) berkomitmen untuk melakukan pengawasan Pilkada 2024 di kabupaten itu secara optimal meski anggaran yang diterima sangat minim.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Data, dan Informasi Panwaslih Abdya Heri Suherman di Blangpidie, Jumat, mengatakan Panwaslih Abdya menerima alokasi dana terkecil dibandingkan dengan seluruh Panwaslih kabupaten/kota se Aceh. 

Meskipun ada empat kabupaten yang menerima hibah lebih dari Rp4 miliar, namun, jumlah desa dan kecamatan di Abdya jauh lebih banyak yakni 152 desa.

“Pendanaan yang minim ini tentu menjadi tantangan besar bagi kami dalam menjalankan tugas pengawasan secara optimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa meskipun ada keterbatasan dana, Panwaslih Abdya tetap berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas lembaga ad-hoc secara optimal.

“Untuk peningkatan kapasitas lembaga ad-hoc, kami baru bisa melakukannya sekarang dengan hasil pergeseran anggaran yang akan digunakan pada bulan Desember nanti,” kata Heri.

Ia berharap dengan adanya peningkatan kapasitas ini, kinerja Panwaslih Abdya dalam mengawasi jalannya pemilu dapat lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Heri juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi proses pemilu.

“Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Kami mengajak semua pihak untuk melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran,” ujarnya. 

Di sisi lain, Heri Suherman juga mengingatkan kepada pejabat daerah, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk mengambil izin cuti apabila melakukan kampanye Pilkada.

Apabila berkampanye tanpa izin cuti kampanye Pilkada, maka hal tersebut melanggar peraturan sesuai dengan Surat Edaran 111 Bawaslu tahun 2024 dan UU Pilkada No 01 tahun 2015 beserta perubahannya, serta UU Pemerintahan Daerah.

“Pejabat yang berkampanye tanpa izin cuti tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam pemilu,” ujarnya.