Jusuf Kalla: Penanganan konflik di Aceh dan Papua berbeda meski sama-sama otsus

Padang (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penanganan konflik di Aceh dan Papua berbeda karena masing-masing daerah memiliki karakter yang tidak sama meskipun keduanya diberikan kewenangan otonomi khusus dengan anggaran yang besar.

"Suatu daerah mempunyai karakter dan juga penanganan yang berbeda, walaupun anggaran untuk kedua provinsi tersebut, dibandingkan dengan daerah lain, itu per penduduknya jauh berbeda; tapi tetap saja ada ketidakpuasan sehingga menimbulkan masalah," kata JK dalam acara Silaturahmi Wapres bersama Pemerintah dan Masyarakat Sumatera Barat di Hotel Grand Inna Padang, Senin malam.

JK mengatakan Aceh menjadi daerah yang aman sejak ditandatangani Perjanjian Helsinki, sebagian bentuk kesepakatan antara pemerintah dan pejuang kemerdekaan Aceh saat itu.

"Aceh menjadi sangat aman sejak 15 tahun lalu, setelah perdamaian kita lakukan dan otonomi khusus diberlakukan untuk dua provinsi tersebut. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Papua tetap bergejolak sampai kemarin," tambahnya.

Menurut Wapres, persoalan di Papua disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan pembangunan di daerah.

"Ini termasuk bermacam-macam kemungkinan, antara lain pemerintahan yang tidak memuaskan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan; akibat pendidikan tidak merata sehingga menimbulkan kesenjangan; tidak memberikan pendapatan yang baik kepada masyarakat," jelas JK.

Meskipun telah dilakukan pembangunan infrastruktur di Papua, Wapres mengatakan hal itu ternyata belum menjadi jawaban atas persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat di sana.

"Ternyata di Papua, infrastruktur yang dibangun dengan sangat sulit itu, tidak menambah atau malah tidak memberikan sesuatu hasil yang kita harapkan untuk pemerataan, harmonisasi dan kesejahteraan," katanya.

Oleh karena itu, Wapres berharap permasalahan di Papua tidak semakin berlarut-larut dan meminta semua masyarakat untuk saling menghargai dan menahan diri untuk tidak memprovokasi kondisi saat ini.