Anggota DPR Aceh Ihsanudin meminta kepada Pemerintah Aceh tidak menguras Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024.
"Kami ingatkan untuk tidak kita bermain dengan uang Otsus Aceh itu dihamburkan pada pelaksanaan PON," kata Ihsanudin di Banda Aceh, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Ihsanudin dalam rapat paripurna DPR Aceh dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun tentang APBA 2024 di ruang sidang DPRA, Banda Aceh.
Dalam pelaksanaan PON, kata Ihsanudin, langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Aceh adalah bagaimana melakukan lobi ke pusat, apalagi acara nasional tersebut merupakan kewajiban melalui struktur APBN.
Kemenpora mengalokasikan bantuan penyelenggaraan PON Aceh-Sumut 2024 sebesar Rp300 miliar dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp741 miliar sehingga total Rp1,041 triliun.
Dirinya menyampaikan, merujuk pada Pasal 183 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah disebutkan bahwa dana Otsus itu digunakan untuk pembangunan, pendanaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan.
Penerimaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh juga terus berkurang sejak 2023 hingga 2027 nanti. Sejak 2008 sampai 2022 Aceh mendapatkan dana otsus sebesar dua persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Tetapi, mulai 2023 sampai 2027, besaran dana Otsus Aceh berkurang menjadi satu persen dari DAU nasional.
"Kita tidak terlena anggaran ini harus kita alokasikan untuk pelaksanaan PON. Karena untuk PON itu bersumber dari APBN," ujarnya.
Saat ini, kata dia, di Aceh masih banyak rumah rumah dhuafa yang perlu dibangun, masjid dan masyarakat miskin. Karena itu, harus menjadi catatan pemerintah bahwa titik fokus Otsus untuk beberapa hal tersebut.
"Karena itu, kami ingatkan kepada Pemerintah Aceh agar benar-benar menjalankan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku terkait penggunaan dana Otsus Aceh," kata Ihsan.
Dalam kesempatan ini, Ihsanudin juga menuturkan bahwa sampai dengan hari ini belum terlihat adanya geliat pembangunan dalam hal proses konstruksi persiapan arena PON di Aceh.
"Sampai saat ini kita belum melihat sesuatu yang nampak dengan kasat mata kita yang mengarah pada persiapan, padahal pelaksanaan PON tinggal hitungan bulan," ujar Ihsanudin.
Hal senada juga disampaikan Irfansyah, anggota DPR Aceh termuda itu berharap pelaksanaan PON benar-benar harus berjalan maksimal, jangan sampai memalukan rakyat Aceh sendiri.
Artinya, kalau pun Pemerintah Pusat tidak membangun khusus stadion utama layaknya saat PON Papua lalu, tetapi minimal melakukan renovasi yang cukup maksimal.
"Kenapa, karena sampai saat ini belum ada pembangunan infrastruktur yang serius. Jika pun tidak membangun stadion utama seperti di Papua, adalah renovasi yang sifatnya seperti stadion utama di Stadion Harapan Bangsa itu," demikian Irfansyah.
Baca juga: Gubernur Aceh berharap renovasi arena PON 2024 rampung lebih cepat
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Kami ingatkan untuk tidak kita bermain dengan uang Otsus Aceh itu dihamburkan pada pelaksanaan PON," kata Ihsanudin di Banda Aceh, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Ihsanudin dalam rapat paripurna DPR Aceh dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun tentang APBA 2024 di ruang sidang DPRA, Banda Aceh.
Dalam pelaksanaan PON, kata Ihsanudin, langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Aceh adalah bagaimana melakukan lobi ke pusat, apalagi acara nasional tersebut merupakan kewajiban melalui struktur APBN.
Kemenpora mengalokasikan bantuan penyelenggaraan PON Aceh-Sumut 2024 sebesar Rp300 miliar dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp741 miliar sehingga total Rp1,041 triliun.
Dirinya menyampaikan, merujuk pada Pasal 183 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah disebutkan bahwa dana Otsus itu digunakan untuk pembangunan, pendanaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan.
Penerimaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh juga terus berkurang sejak 2023 hingga 2027 nanti. Sejak 2008 sampai 2022 Aceh mendapatkan dana otsus sebesar dua persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Tetapi, mulai 2023 sampai 2027, besaran dana Otsus Aceh berkurang menjadi satu persen dari DAU nasional.
"Kita tidak terlena anggaran ini harus kita alokasikan untuk pelaksanaan PON. Karena untuk PON itu bersumber dari APBN," ujarnya.
Saat ini, kata dia, di Aceh masih banyak rumah rumah dhuafa yang perlu dibangun, masjid dan masyarakat miskin. Karena itu, harus menjadi catatan pemerintah bahwa titik fokus Otsus untuk beberapa hal tersebut.
"Karena itu, kami ingatkan kepada Pemerintah Aceh agar benar-benar menjalankan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku terkait penggunaan dana Otsus Aceh," kata Ihsan.
Dalam kesempatan ini, Ihsanudin juga menuturkan bahwa sampai dengan hari ini belum terlihat adanya geliat pembangunan dalam hal proses konstruksi persiapan arena PON di Aceh.
"Sampai saat ini kita belum melihat sesuatu yang nampak dengan kasat mata kita yang mengarah pada persiapan, padahal pelaksanaan PON tinggal hitungan bulan," ujar Ihsanudin.
Hal senada juga disampaikan Irfansyah, anggota DPR Aceh termuda itu berharap pelaksanaan PON benar-benar harus berjalan maksimal, jangan sampai memalukan rakyat Aceh sendiri.
Artinya, kalau pun Pemerintah Pusat tidak membangun khusus stadion utama layaknya saat PON Papua lalu, tetapi minimal melakukan renovasi yang cukup maksimal.
"Kenapa, karena sampai saat ini belum ada pembangunan infrastruktur yang serius. Jika pun tidak membangun stadion utama seperti di Papua, adalah renovasi yang sifatnya seperti stadion utama di Stadion Harapan Bangsa itu," demikian Irfansyah.
Baca juga: Gubernur Aceh berharap renovasi arena PON 2024 rampung lebih cepat
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023