Bupati Simeulue, Erli Hasim menyatakan, ada pihak yang ingin menjatuhkan dirinya sebagai kepala daerah dengan menyebarkan video yang sebenarnya itu adalah dirinya bersama istri.
"Jadi, ada upaya yang dilakukan untuk menjatuhkan saya sebagai kepada daerah. Kita sudah kantongi siapa-siapa yang berada di belakang ini semua," katanya saat dihubungi dari Banda Aceh, Senin (22/7) malam.
Ia menyatakan, video itu memang dirinya yang dilakukan bersama istrinya. "Dalam video itu memang saya lakukan bersama istri sendiri," katanya.
Namun, dikatakan, saat ini ada beredar nama perempuan lain yang seakan-akan dirinya membawanya ke mana-mana.
"Jadi, saya menduga dibalik peristiwa ini semua dilakukan orang-orang tertentu yang punya nafsu kekuasaan," katanya.
Ketika ditanya apakah akan menempuh jalur hukum terhadap orang yang menyebarkan video itu, Bupati menyatakan dirinya sedang mempertimbangkan.
Sementara itu, Ketua LSM Lembaga Simelue Center Aceh, Dafran Ucok menyatakan prihatin dengan beredarnya video tersebut, karena dinilai Bupati Erli Hasim telah mempermalukan dan merendahkan harga diri masyarakat Simeulue, karena video itu sudah beredar kemana-mana.
Dafran Ucok.
"Kami sangat malu punya pemimpin seperti itu," katanya.
Dafran menyatakan, perempuan yang ada di video itu jelas bukan istrinya.
"Meskipun Bupati menyatakan perempuan yang ada di video tersebut adalah istrinya, tapi kami tahu dan seluruh masyarakat di pulau ini mungkin tahu kalau itu bukan istrinya," katanya.
Ia berharap agar kasus ini segera diusut dan ia berharap Gubernur, bahkan Menteri Dalam Negeri segera mengambil sikap, karena ini tidak bisa dibiarkan, karena ini masalah moral.
Sementara itu, masyarakat Kabupaten Simelue yang tergabung dalam Aliansi Gerakan masyarakar anti pejabat amoral (Gempar) akan melakukan aksi damai mendatangi DPRK setempat dan mendesak agar Bupati Erli Hasim dimakzulkan, karena dinilai sudah tidak pantas lagi mempimpin daerah yang kini sedang menjalankan syariat Islam.
Koordinator Aliansi Gempar, Zul Hamzah mengatakan, pihaknya telah mengajukan surat izin untuk melakukan aksi.
"Kalau pihak kepolisian cepat memberi izin, maka masyarakat Simeulue akan melakukan aksi pada hari Senin, tanggal 29 Juli," katanya.
Ia menyatakan, aksi ini tidak ada yang ditunggangi pihak manapun, tapi murni dari hati nurani rakyat Simeulue sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemimpinnya.
Dikatakan, aksi ini untuk membantu DPRK Simelue guna mengambil langkah-langkah mempercepat proses pemakzulan.
"Saya rasa, masyarakat Simeulue tidak ingin lagi dipimpin oleh orang yang tidak bermoral," katanya.
