Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan beberapa faktor yang melatarbelakangi pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).
“Untuk menciptakan berbagai instrumen inovatif dan institusi yang bisa meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan maka kita butuh dana,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menuturkan faktor yang melatarbelakangi pembentukan LPI adalah pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Oleh sebab itu, ia mengatakan Indonesia perlu menciptakan berbagai instrumen inovatif dan institusi yang bisa meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan.
Terlebih lagi, jika dikaitkan dengan Visi Indonesia yaitu mampu menjadi lima besar negara terkuat di dunia pada 2045 maka estimasi kebutuhan investasi untuk infrastruktur mencapai Rp6.645 triliun.
Ia menjelaskan kebutuhan itu akan dipenuhi melalui APBN, BUMN dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) namun karakteristik pembiayaan khususnya infrastruktur adalah padat modal dengan cost of fund tinggi dan tenor panjang.
Di sisi lain, tingkat penanaman modal asing secara langsung atau foreign direct investment (FDI) Indonesia tidak naik signifikan ketika kebutuhan sedang meningkat.
“Kalau ingin terus meningkatkan dengan hanya bersandar pada instrumen utang maka kita akan leverage makin tinggi,” ujarnya.
Kemudian kapasitas pembiayaan APBN dan BUMN sudah sangat tinggi sehingga membutuhkan berbagai upaya untuk meningkatkan pendanaan domestik dalam rangka meneruskan upaya pembangunan.
Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan beberapa sovereign investor sebetulnya tertarik untuk berinvestasi namun mereka butuh mitra strategis yang kuat dan reliable secara hukum dan kelembagaan.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menuturkan pemerintah Indonesia melihat perlu ada terobosan untuk membentuk mitra investasi yang andal dan terpercaya yakni salah satunya melalui LPI.
“Terutama bagi investor yang sebetulnya punya ketertarikan tinggi untuk masuk ke Indonesia namun dr sisi familiriaty dan risk appetite butuh mitra yang dianggap reliable,” katanya.
