Bupati: Butuh Sinergi pemangku kepentingan hasilkan perencanaan daerah

Banda Aceh (ANTARA) - Bupati Aceh Besar Mawardi Ali menyatakan untuk menghasilkan suatu perencanaan daerah yang baik maka diperlukan sinergisitas antarpemangku kepentingan yang ada di kabupaten setempat.

“Sinkronisasi dan sinergisitas merupakan bagian untuk kemajuan daerah,” kata Mawardi di sela-sela membuka konsultasi publik dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di Aula Gedung Dekranas, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Kamis.

Ia menjelaskan dengan pokok-pokok pengarahan yang disampaikan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam merumuskan program kegiatan perencanaan pembangunan tahun 2020. 

"Semoga dalam rapat konsultasi publik ini, semua aspirasi masyarakat dapat bersinergi dalam kebijakan Pemerintah Daerah untuk pembangunan Aceh Besar yang lebih baik," katanya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam nuansa keacehan, yaitu dengan menggunakan pakaian dan bahasa Aceh sesuai dengan Surat Edaran Bupati Aceh Besar No. 061/046 tanggal 30 Desember 2020 tentang penggunaan bahasa Aceh sebagai bahasa komunikasi lisan di lingkungan Pemkab Aceh Besar setiap hari Kamis.

Kepala Bappeda Aceh Besar, Rahmawati mengatakan pada tahun 2022, ada 13 program prioritas yang akan dilakukan Pemkab Aceh Besar meliputi program pembinaan dan pengembangan syariat Islam, pengelolaan pendidikan, perlindungan dan jaminan sosial, pengembangan sarana prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan.

Selanjutnya, pemberdayaan UMKM, peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, pengelolaan perikanan, pengembangan permukiman dan kawasan kumuh, air minum dan air limbah, penyelenggaraan jalan, pelayanan informasi rawan bencana kabupaten, pengembangan SDM, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, serta program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. 

Penyusunan RKPD dengan tema percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan reformasi sosial yang berkeadilan dengan berlandaskan Syariat Islam tersebut turut dihadiri Plt Sekdakab Abdullah dan sejumlah anggota DPRK Aceh Besar serta pejabat di lingkungan pemerintah daerah setempat.