Banda Aceh (ANTARA) - Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Aceh Achris Sarwani menyatakan program pengentasan kemiskinan yang dianggarkan pada tahun 2021 harus direalisasi secara cepat sehingga upaya menurunkan angka kemiskinan dapat terwujud.
“Jumlah anggaran yang dialokasi untuk pengentasan kemiskinan Aceh pada tahun 2021 ada sebesar Rp9,3 triliun. Program ini harus direalisasikan secara cepat sehingga dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” katanya di Banda Aceh, Senin.
Ia menjelaskan berdasarkan FGD tim penanggulangan kemiskinan Aceh tahun 2020, program-program yang ditujukan untuk penurunan kemiskinan antara lain APBN (bansos, pembangunan rumah dhuafa, dana BOS, dana operasi pasar), dan APBA/APBK melalui program kerja seluruh SKPA/SKPK serta instansi terkait termasuk CSR yang berhubungan dengan peningkatan daya beli masyarakat serta pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
“BI Aceh dangat mendukung dengan program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh,” katanya.
Ia mengatakan untuk memaksimalkan program tersebut pihaknya menyarankan beberapa hal yang sudah atau perlu dilakukan dengan lebih baik lagi yakni alokasi anggaran based on data/kajian, sehingga kebutuhan dan target alokasi anggaran tepat.
Kemudian alokasi anggaran lebih memprioritaskan program-program yang bertujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat miskin bisa naik kelas menjadi tidak miskin.
Menurut dia untuk program jangka pendek (masa pandemi) seperti program peningkatan daya beli (bansos) tetap penting dilaksanakan.
Selanjutnya monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan terintegrasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara program-program yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya (lintas sektoral) dan target dari program kerja tidak hanya output, melainkan outcome.
Kemudian percepatan realisasi anggaran harus dilakukan sebagai stimulus roda perekonomian masyarakat di masa pandemi dan pasca pandemi dan membangun koordinasi antara Pemerintah Aceh, Pemkab/kota, otoritas, serta pemangku kepantingan lainnya secara rutin dalam rangka mensinergikan program kerja untuk memberikan manfaat yang maksimal.
Ia mencontohkan pemberdayaan UMKM, harus dilakukan dari hulu ke hilir dengan sinergisitas berbagai pihak dengan porsi masing-masing.
“Artinya, siapa yg berperan di hulu, siapa di hilir dan dukungan perbankan juga menjadi kunci penting dalam pengembangan UMKM sebagai sektor yang menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja di Aceh. Semakin sejahtera pekerja Aceh, maka semakin berkurang angka kemiskinan,” demikian Achris Sarwani.
