Banda Aceh, 9/12 (Antaraaceh) - Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) mengingatkan Pemerintah Aceh agar menghindari perilaku-perilaku yang berpeluang terjadinya tindak pidana korupsi.
"Pembangunan yang tak berjalan efektif dan membengkaknya angka kemiskinan adalah parameter mengukur sinyalemen atau indikasi pemerintahan koruptif," kata Koordinator Badan Pekerja FAKTA, Indra P Keumala di Banda Aceh, Selasa.
Ia menilai, manajemen dan tata kelola pemerintahan selama tiga tahun terakhir kurang mampu menghasilkan kemaslahatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi ujung paling barat Indonesia ini.
Karena itu, Indra meminta Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf agar segera mungkin merespon setiap kecenderungan tersebut melalui upaya perbaikan dan evaluasi.
"Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh mestinya segera menyusun agenda perbaikan dan menghindari prilaku korup sehingga menjadi contoh bagi instrumen pemerintahan di bawahnya. Evaluasi adalah kata kunci untuk memulai langkah tersebut," kata dia menambahkan.
Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengkajian ulang terhadap sosok yang selama ini terlanjur dipercaya mengisi jabatan-jabatan strategis di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). "Kami menilai sejumlah SKPA yang kinerjanya merah tapi tetap dipertahankan, dan ini harus diperbaiki," katanya menjelaskan.
Berdasarkan riset FAKTA, setidaknya terdapat 10 sosok di SKPA yang memiliki kinerja kurang baik tapi tetap dipercaya dan bahkan dipertahankan mengelola dinas/ SKPA. Parahnya, sebagian besar diantara mereka mengisi dinas teknis tertentu yang memiliki peran strategis meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kinerjanya kurang baik, malah ada sosok yang punya catatan hitam di jabatan sebelumnya di tingkat kabupaten/ kota. Namun, mereka malah mengisi posisi pimpinan di dinas teknis yang punya peran strategis," kata dia menegaskan.
.
Dikatakannya, Pemerintahan Aceh punya hutang janji kepada masyarakat Aceh yang hingga kini belum direalisasikan. Janji itu, diantaranya meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun sektor pertanian Aceh yang tangguh, pembangunan sarana air bersih serta jaringan irigasi yang mendukung sektor pertanian rakyat.
"Nasib petani kian terpuruk akibat buruknya tata kelola sektor pertanian. Disamping itu, tidak becusnya irigasi mengatasi persoalan kekeringan yang dikeluhkan petani juga menjadi masalah tersendiri yang harus dibenahi," kata Indra P kemala.
Sumber: Azhari
Fakta Ingatkan Pemerintah Aceh Hindari Pelaku Korupsi
Selasa, 9 Desember 2014 16:39 WIB