Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Setiawan menyatakan holding BUMN pangan yang harus bersifat terbuka dengan kompetisi pasar bebas sehingga tidak mendominasi sektor pangan domestik.
"Holding BUMN pangan juga harus terbuka terhadap kompetisi pasar. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan perlakuan yang setara antara holding BUMN ini dan pihak swasta yang hendak terlibat dalam sektor pangan dan pertanian," kata Indra Setiawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, hal tersebut akan mendorong lebih banyak sektor swasta untuk terlibat dalam sektor pangan dan pertanian sehingga peningkatan investasi dapat terus terjadi dan berdampak positif pada peningkatan produktivitas pertanian.
Ia mengingatkan bahwa pembentukan holding yang akan mencakup seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir tidak hanya akan berpotensi menyebabkan rendahnya kompetisi di sektor pertanian, tetapi juga berpotensi menghambat investasi yang sangat dibutuhkan sektor ini untuk meningkatkan produktivitas pangan di berbagai daerah.
"Peningkatan produktivitas pertanian Indonesia membutuhkan beberapa faktor, seperti investasi yang akan memodernisasi pertanian, peningkatan akses kepada irigasi dan peningkatan akses pada input pertanian," jelasnya.
Ia memaparkan pemerintah memberikan BUMN suntikan modal, penunjukan langsung, serta kemudahan birokrasi, terutama dalam pembebasan dan akuisisi lahan. Keuntungan-keuntungan demikian tidak dapat dinikmati oleh investor swasta yang menyebabkan mereka enggan terlibat dalam proyek tersebut.
Apalagi, penguatan ketahanan pangan Indonesia memang penting mengingat ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat 65 dari 113 negara, menurut Indeks Ketahanan Pangan Global 2020.
"Investasi di sektor pertanian Indonesia masih tergolong rendah. Investasi asing di sektor ini misalnya, hanya sebesar 3 persen-7 persen dari total Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019. Sebagian besar investasi pun masuk ke sektor kelapa sawit. Sedangkan untuk sektor pertanian lainnya, seperti tanaman pangan dan hortikultura, masih jauh lebih rendah," katanya.
Untuk itu, ia menekankan bahwa peningkatan investasi di sektor pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian Indonesia.
Penelitian CIPS merekomendasikan, pembentukan holding BUMN holding pangan harus diikuti rencana reformasi BUMN itu sendiri, untuk mengurangi dampak negatif dominasi holding BUMN pangan di kemudian hari.
"Perlu adanya rencana-rencana strategis untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, seperti melalui Initial Public Offering (IPO) holding BUMN pangan. Melalui IPO, pengawasan publik dapat lebih ditingkatkan sehingga transparansi holding BUMN pangan akan semakin baik pula," ujarnya.
Sebelumnya, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI mengungkapkan proses pembentukan holding BUMN sektor pangan memasuki tahap penggabungan atau merger beberapa perusahaan.
Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI (Persero), Arief Prasetyo Adi mengatakan sebagai koordinator BUMN klaster pangan, pihaknya saat ini melakukan persiapan penggabungan secara menyeluruh mulai dari aspek regulasi penggabungan, SDM dan organisasi dengan menyosialisasikan penggabungan kepada karyawan, aspek keuangan penggabungan perusahaan, operasional dan pengembangan IT, hingga aspek aset korporasi.
“Seperti pada aspek IT, saat ini kami sudah memulai mengintegrasikan IT dan supply chain, melalui basis teknologi Internet of Things (IoT) dengan interface yang sederhana supaya semua anggota holding BUMN bisa terkoneksi secara paralel. Dengan demikian kami memberikan solusi supply chain End to End untuk petani/peternak/nelayan sepanjang rantai nilai pangan," ujar Arief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (10/9).
Saat ini sedang disiapkan proses penggabungan PT Perikanan Indonesia dengan PT Perikanan Nusantara, proses penggabungan PT Sang Hyang Seri dengan PT Pertani, proses penggabungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan PT BGR Logistics.
