Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan program kampung perikanan yang terdiri dari Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya kepada Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Jakarta, Selasa.
"Pembangunan kampung nelayan akan dilakukan di 120 lokasi dan pembangunan kampung budi daya akan dilakukan di 130 lokasi," kata Menteri Trenggono dalam rilis diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pembangunan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan di berbagai daerah. KKP akan bersinergi dengan kementerian/lembaga pemerintah lainnya.
Dalam program Kampung Nelayan Maju, kata dia, KKP akan memberikan bantuan sarana dan prasarana seperti bantuan kapal, alat tangkap, dan mesin kapal. Kolaborasi akan dilakukan dalam penyediaan BBM dan energi, asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, pendidikan, penguatan kelembagaan usaha melalui koperasi nelayan, hingga fasilitas kesehatan.
Sementara untuk pembangunan Kampung Perikanan Budidaya, lanjut dia, terdapat tiga kategori yaitu kampung perikanan budidaya pedalaman untuk komoditas air tawar, seperti ikan mas, lele, dan patin; kampung perikanan budidaya pesisir untuk komoditas payau seperti bandeng dan nila salin; serta kampung perikanan budidaya laut untuk komoditas ikan laut, seperti kerapu, kakap, dan bawal bintang.
Menteri Trenggono mengungkapkan dengan sejumlah program tersebut, KKP menargetkan peningkatan Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan, kemudian terciptanya perlindungan sosial hingga meningkatnya kapasitas SDM dan skala usaha masyarakat.
Selain itu, ujar dia, program ini bertujuan untuk ketahanan ekologi yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menjaga komoditas bernilai ekonomi dari kepunahan.
Lebih lanjut Menteri Trenggono mengharapkan dengan adanya akselerasi pelaksanaan program terobosan, sektor kelautan dan perikanan ke depannya mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
"Kami mengharapkan pelaksanaan beberapa kegiatan prioritas KKP tahun 2022 di daerah dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekologi," ucapnya.
Sebelumnya Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menginginkan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPH Migas, dan Pertamina, harus segera mempercepat proses kemudahan akses, penyediaan infrastruktur SPBUN, dan memastikan alokasi BBM bersubsidi yang mencukupi kebutuhan nelayan kecil dan tradisional.
Selain itu, ujar dia, perlu untuk memperkuat skema perlindungan dan keselamatan nelayan akibat dampak perubahan iklim dan kecelakaan di laut, terlebih cuaca ekstrem dan ombak yang besar menyebabkan perahu nelayan kecil yang bersandar juga sering mengalami kerusakan. Demikian pula dengan rumah-rumah nelayan di pesisir yang menjadi langganan terendam rob dan hantaman gelombang dan angin.
Ia juga mengingatkan bahwa masih terjadinya tumpang tindih wilayah atau zonasi tangkap nelayan kecil dan nelayan besar, bahkan masih maraknya beroperasi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti trawl, termasuk juga dampak dari kegiatan nonperikanan seperti pertambangan dan pembangunan infrastruktur yang mengganggu wilayah tangkap nelayan kecil.
