"Dulu tidak ada sarana pengaduan bagi masyarakat, kini sudah tersedia dan terbuka layanan pengaduan mulai tingkat desa sampai kabupaten," kata Bupati Aceh Selatan H T Sama Indra pada upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-51 di Tapaktuan, Kamis.
Dikatakan, sejak disampaikan nomor kontak secara terbuka kepada masyarakat, dalam waktu yang relatif singkat sudah mencapai 93 pengaduan, ini merupakan suatu media yang sangat efektif bagi pemerintah agar bisa mendapatkan harapan dan informasi aktual terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Selain itu, ujar Bupati, Pemkab Aceh Selatan melalui Dinas Kesehatan juga telah membentuk Badan Pertimbangan Kesehatan (BPK) Kabupaten dan Komite Kesehatan Kecamatan (K3), sehingga saat ini sudah ada orang-orang yang mengawasi setiap layanan yang diberikan oleh para tenaga kesehatan.
"Pola pikir tenaga kesehatan selama ini yang cenderung dilayani maka harus dirubah menjadi melayani sebagai nilai revolusi mental yaitu bekerja dengan penuh integritas, etos kerja yang tinggi dan semangat gotong royong yang kuat," tegas Bupati.
Bupati mengatakan, sampai akhir tahun 2015, Pemkab Aceh Selatan menargetkan akan menambah jumlah Puskesmas rawat inap mencapai 17 unit yang tersebar di 18 kecamatan atau meningkat dari sebelumnya hanya 7 unit.
Termasuk dana bantuan operasional kesehatan, jika sebelumnya hanya Rp3,2 miliar maka pada tahun 2015 naik menjadi Rp6,5 miliar.
Dikatakan, pihaknya juga telah meningkatkan jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Jaminana Kesehatan Nasional (JKN) yakni dari sebelumnya 192.000 jiwa maka saat ini sudah mencapai 262.000 jiwa.
"Dinas Kesehatan Aceh Selatan juga telah berhasil meningkatkan anggaran sumber DAK dari sebelumnya hanya berjumlah Rp5,5 miliar maka pada tahun 2015 naik menjadi Rp30 miliar lebih atau meningkat enam kali lipat. Bahkan pada tahun 2016 akan meningkat mencapai Rp50 miliar lebih atau sepuluh kali lipat," ujarnya.
Atas peningkatan anggaran ini, Dinkes Aceh Selatan telah menaikkan intensif tenaga yang bekerja di Puskesmas dari sebelumnya Rp100.000/bulan sekarang paling rendah menjadi Rp600.000/bulan," tutur Bupati.
Tidak hanya itu, sambung Bupati, jika sebelumnya tidak ada kebijakan penempatan tenaga medis di setiap desa, maka sekarang ini setiap desa seluruh Aceh Selatan telah ditempatkan tenaga medis dan penanggungjawabnya.
"Meskipun para tenaga medis itu belum semuanya bisa tinggal di fasilitas kesehatan desa seperti Poskesdes, Polindes dan Posyandu, K3 dan Forum Desa Sehat termasuk pembayaran gaji dan kegiatan rutin lainnya karena keterbatasan sarana dan prasarana sebab pembiayaannya tidak bisa bersumber dari DAK dan Otsus, melainkan harus melalui APBK," sebut Bupati.
Menurut Bupati, pembangunan kesehatan yang optimal akan dapat dicapai dengan dukungan berbagai elemen masyarakat makanya pada momentum HKN ke-51 tersebut Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung suksesnya pembangunan program kesehatan di Kabupaten Aceh Selatan.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan Puskesmas di Aceh Selatan, sambung Bupati, dalam waktu dekat ini pihaknya akan memberangkatkan seluruh Kepala UPTD Puskesmas ke Semarang, Jawa Tengah, dalam rangka studi banding ke beberapa Puskesmas pecontohan.
"Juga mengkaji bagaimana Puskesmas di Semarang, Jawa Tengah, bisa memberikan pelayanan yang prima dan bahkan masa tunggu antrian masyarakat berobat sangat pendek dan cepat, sehingga pasien tidak telantar serta bisa membuat janji dengan yang lainnya karena waktu pelayanannya dapat diketahui," ucap Bupati.
Bupati menjelaskan, peringatan HKN ke 51 tersebut merupakan momentum untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan oleh pihaknya terhadap program kesehatan serta kesejahteraan rakyat.
Disamping itu, HKN ini juga media yang tepat untuk menyampaikan kepada masyarakat agar bangkit dan mulai meninggalkan cara menjaga kesehatan bersifat kuratif (pengobatan) menuju semangat preventif (pencegahan) dan promotif (promosi).
Kepala Dinas Kesehatan Aceh Selatan, Mardhaleta menambahkan, dengan telah dilakukan penambahan tenaga surveillance dari sebelumnya berjumlah 1 orang saat ini menjadi 4 orang, maka jumlah masyarakat yang teridentifikasi terjangkit penyakit TBC, DBD, penyakit jiwa, cikukunya dan penyakit berbasis lingkungan lainnya terus bertambah.
"Tenaga surveillance ini bertugas sebagai inteligen penyakit sehingga dengan telah bertambahnya tenaga ini akan lebih cepat diketahui situasi yang berdampak terhadap timbul dan penyebaran penyakit di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.
Selain penambahan tenaga medis, sambung Mardhaleta, pihaknya juga menambah jumlah anggaran untuk pengadaan obat-obatan pada tahun 2016 sekitar Rp5 miliar atau meningkat empat kali lipat dari tahun 2015 yang hanya Rp1,3 miliar lebih.
"Ini semua untuk menjawab keluhan dan harapan masyarakat Aceh Selatan yang selama ini sering mengeluhkan seringnya kekosongan obat-obatan di instansi medis, sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dinilai belum memuaskan," katanya.
