Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh meminta pemerintahan desa yang progres dan realisasi Alokasi Dana Gampong (ADG) masih rendah segera memacu agar sesuai target.
"Kami meminta pemerintah desa yang progres ADG masih rendah segera memacu program kerjanya, sehingga program yang dijalankan selesai sesuai yang direncanakan," kata Kepala BPM Aceh Helvizar Ibrahim di Banda Aceh, Senin.
Hal itu disampaikan Helvizar Ibrahim pada Rapat Koordinasi Provinsi Pengendalian Program Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Rapat diikuti puluhan fasilitator pembangunan desa di seluruh Aceh.
ADG merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Aceh untuk memacu pembangunan desa. Setiap desa di Aceh mendapat alokasi dana gampong tersebut. Di Aceh, ada 6.000-an desa. Masing-masing desa mendapat alokasi dana gampong berkisar puluhan juta hingga seratusan juta rupiah.
Alokasi dana gampong tersebut diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta bantuan sosial kemasyarakatan.
"Namun, masih ada pemerintah desa yang memiliki proses kerja alokasi dana gampong yang masih rendah. Karena itu, kami meminta progres yang masih rendah ini bisa memacu kinerjanya," kata dia.
Pemerintah Aceh, kata dia, mengimplementasikan visi misi pemerintah pusat yakni memulai membangun dari desa. Pembangunan desa merupakan prioritas.
Karena itu, sebut dia, dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang solid antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam membangun desa.
Sebab, pemerintah kabupaten/kota lebih mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat desa. Tanpa komunikasi dan koordinasi yang solid, sulit mendapatkan kerja sama yang baik.
Begitu juga dengan peran pendamping desa, kata dia, memiliki kontribusi penting dalam menyukseskan program pembangunan masyarakat desa.
"Dengan rapat koordinasi ini, kita bisa mengevaluasi dan menganalisa program pembangunan pedesaan serta merencanakan agenda kerja ke depan," ungkap Helvizar Ibrahim.
"Kami meminta pemerintah desa yang progres ADG masih rendah segera memacu program kerjanya, sehingga program yang dijalankan selesai sesuai yang direncanakan," kata Kepala BPM Aceh Helvizar Ibrahim di Banda Aceh, Senin.
Hal itu disampaikan Helvizar Ibrahim pada Rapat Koordinasi Provinsi Pengendalian Program Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Rapat diikuti puluhan fasilitator pembangunan desa di seluruh Aceh.
ADG merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Aceh untuk memacu pembangunan desa. Setiap desa di Aceh mendapat alokasi dana gampong tersebut. Di Aceh, ada 6.000-an desa. Masing-masing desa mendapat alokasi dana gampong berkisar puluhan juta hingga seratusan juta rupiah.
Alokasi dana gampong tersebut diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta bantuan sosial kemasyarakatan.
"Namun, masih ada pemerintah desa yang memiliki proses kerja alokasi dana gampong yang masih rendah. Karena itu, kami meminta progres yang masih rendah ini bisa memacu kinerjanya," kata dia.
Pemerintah Aceh, kata dia, mengimplementasikan visi misi pemerintah pusat yakni memulai membangun dari desa. Pembangunan desa merupakan prioritas.
Karena itu, sebut dia, dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang solid antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam membangun desa.
Sebab, pemerintah kabupaten/kota lebih mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat desa. Tanpa komunikasi dan koordinasi yang solid, sulit mendapatkan kerja sama yang baik.
Begitu juga dengan peran pendamping desa, kata dia, memiliki kontribusi penting dalam menyukseskan program pembangunan masyarakat desa.
"Dengan rapat koordinasi ini, kita bisa mengevaluasi dan menganalisa program pembangunan pedesaan serta merencanakan agenda kerja ke depan," ungkap Helvizar Ibrahim.
