Eks kepala dinas ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan tanah

Kajati Aceh Bambang Bachtiar didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh R Raharjo Yusuf Wibisono memimpin gelar perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Banda Aceh, Kamis (19/5/2022. ANTARA/HO/Penkum Kejati Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan mantan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Rp2,5 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Aceh Ali Rasab Lubis di Banda Aceh, Jumat, mengatakan tersangka berinisial AH. Penetapan tersangka setelah ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Selain AH, penyidik Kejati Aceh juga menetapkan pemilik tanah berinisial SI. Pengadaan tanah yang ditemukan bermasalah tersebut untuk pembangunan pasar tradisional di Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2014," kata Ali Rasab.

Ali Rasab mengatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengalokasikan anggaran Rp2,5 miliar pada 2014. Anggaran tersebut untuk pengadaan tanah pembangunan pasar tradisional di Kecamatan Kejuruan Muda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Ali Rasab, penetapan tanah milik SI seluar 10 ribu meter tidak menggunakan aturan berlaku. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang yang dikepalai AH menetapkan lokasi tanah penunjukan langsung.

"Penetapan harga tanah dilakukan dengan cara negosiasi dengan pemilik tanah. Harga ganti rugi tanah ditetapkan Rp249 ribu per meter, sehingga totalnya mencapai Rp2,49 miliar," kata Ali Rasab Lubis.

Padahal, kata Ali Rasab Lubis, tanah tersebut dibeli SI seharga Rp14 ribu per meter pada 2013 atau setahun sebelum pengadaan tanah untuk pembangunan pasar tradisional tersebut berlangsung.

Ali Rasab Lubis mengatakan berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh, ditemukan kerugian negara sebesar Rp1,595 miliar

Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b Ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Ancaman hukumannya pidana penjara maksimal seumur hidup," kata Ali Rasab Lubis.