Calang (ANTARA) - Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Sekretariat Jenderal Kemendagri bertekad untuk mewujudkan satu system data terintegrasi lewat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Mungkin kita sering mendengar Indonesia ingin menjadi pabrik software terbesar di dunia, karena banyak aplikasi yang dibangun dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) semua aplikasi – aplikasi tersebut di integrasikan kemudian menjadi satu sistem database untuk melayani seluruh Indonesia,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Sekretariat Jenderal Kemendagri Nurdin di Jakarta, Kamis.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela menjadi salah satu pembicara pada Rapat Koordinasi Percepatan Integrasi Perencanaan - Penganggaran Daerah yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Nurdin yang juga Pj Bupati Aceh Jaya menjelaskan selama ini SIPD lebih banyak pada fungsi perencanaan dan pengelolaan keuangan, padahal di dalam SIPD sendiri ada aspek-aspek lainnya.
Menurutnya Data SIPD sudah mulai dilaksanakan pada daerah-daerah di Indonesia, pada tahun anggaran 2021, sisi perencanaan KUA-PPAS dan APBD hanya 10 daerah yang belum menerapkan SIPD sedangkan pada tahun anggaran 2022 hanya 2 daerah yang belum menerapkan SIPD.
Ia juga menjelaskan SIPD ke depan tidak hanya pada fitur perencanaan dan pengelolaan keuangan tetapi juga ada komponen lain yang akan dikembangkan sebagai satu elemen yang terintegrasi berdasarkan semangat SPBE dan satu data Indonesia sehingga para pemangku kepentingan akan disediakan dashboard - dashboard sesuai kebutuhan masing-masing baik pada tingkat desa, kecamatan, Kabupaten hingga tingkat Nasional.
