Banda Aceh (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki, bersama unsur Forkopimda dan Sekda Aceh Bustami Hamzah, menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Rabu.
“Tujuan Pak Menkopolhukam dan Mendagri Kunker ke Pulau Rondo adalah untuk mendukung peningkatan sistem pertahanan dan keamanan berbasis PPKT, melalui kunjungan lapangan ke pulau tersebut,” kata Sekretaris BNPP Restuardy Daud.
Menkopolhukam yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Mendagri selaku Kepala BNPP, akan mengunjungi Pulau Rondo dan Kecamatan Lokpri (Lokasi Prioritas) di Kota Sabang, serta Banda Aceh.
Pada hari pertama Kunker, Rombongan Menko Polhukam dan Mendagri akan mengunjungi dan mengecek kondisi Pulau Rondo. Pulau tersebut memiliki luas kurang lebih 153 kilometer persegi ini, terletak di ujung barat Indonesia, dan merupakan salah satu dari 111 Pulau-Pulau Kecil Teluar (PPKT) yang dijaga oleh personel TNI.
Pulau Rondo merupakan titik nol kilometer Indonesia. Untuk diketahui bersama, di sebelah utara, Pulau Rondo berbatasan dengan wilayah negara India di Laut Andaman yaitu Kepulauan Nikobar. Di sebelah Timur berbatasan dengan Thailand di Selat Malaka, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.
Pulau Rondo dengan Kota Sabang berjarak kurang lebih 30 kilometer. Sedangkan dengan Kota Banda Aceh, Pualu Rondo berjarak kurang lebih 61,7 kilometer. Untuk mencapai Pulau Rondo, Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito bersama rombongan akan menggunakan helikopter.
Ia menjelaskan sebagai salah satu pulau terluar, posisi Pulau Rondo sangat strategis, yaitu berada di ujung barat Indonesia dan jalur pelayaran internasional.
Terkait kunjungan ke Pulau Rondo, lanjut Restuardy, akan dilakukan peninjauan kondisi Personel Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer), serta sarprasnya antara lain instalasi air bersih, sumber energi listrik, dan bangunan Pos Pamputer.
Kunker secara umum bertujuan mendorong dan memperkuat pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP), serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah.
"Pemantauan dan koordinasi Kementerian dan lembaga, anggota BNPP bersama Pemda di PPKT, merupakan bentuk perhatian pemerintah dengan hadirnya Negara di perbatasan," kata Restuardy.
Restuardy menambahkan, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah wajib membangun kawasan perbatasan, agar tidak tertinggal dari negara tetangga, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Pada PPKT tidak berpenduduk, penanganan dititik beratkan pada aspek pertahanan, keamanan, dan lingkungan. Sedangkan pada PPKT berpenduduk, pembangunan dilakukan sebagai bagian dari intervensi pembangunan kecamatan Lokpri.
“Sedangkan untuk PPKT Berpenduduk, hal yang difokuskan adalah kesejahteraan masyarakat, disamping pertahanan keamanan, dan lingkungan, melalui pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, secara bertahap dan berkelanjutan,” kata Restuardy.
Selain itu, lanjut Restuardy, juga pembangunan infrastruktur fisik seperti penyediaan sarpras transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, peningkatan/pemberdayaan masyarakat, termasuk dukungan permodalan dan sarana prasarana penggerak ekonomi.
"Tidak hanya itu, pembukaan akses pasar dalam negeri dan luar negeri serta penguatan ekosistem lingkungan menjadi konsen pembangunan," kata Restuardy.
Restuardy juga mengatakan kegiatan Kunker akan bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hal ini merupakan bagian dari MoU kerjasama antara BNPP, Mabes TNI, dan Baznas yang di tandatangani beberapa waktu yang lalu.
“Bentuk program yang akan dilaksanakan adalah bantuan Sistem elektrifikasi untuk Pos Pamputer Pulau Rondo berupa satu paket pembangkit listrik tenaga surya,” katanya.
Program lainnya adalah dukungan penurunan angka stunting berupa pembagian makanan tambahan dalam bentuk daging kemasan kaleng untuk ibu dan anak, serta bedah rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni sebanyak sepuluh unit.
"Bedah rumah (tidak layak huni) masing-masing 5 unit di Kecamatan Lokpri Sukakarya dan 5 unit di Kecamatan Lokpri Sukajaya," kata Restuardy.
Selanjutnya, dalam rencana Kunker BNPP juga diagendakan beberapa kegiatan di Lokpri Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang memiliki 10 desa/gampong.
Kegiatan yang dilakukan dintaranya layanan kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), pelayanan vaksinasi, penanganan stunting, Penyerahan Bantuan di Kantor Camat Sukajaya, serta meninjau kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM).
Adapun jenis bantuan yang akan diberikan meliputi 1000 paket bahan makanan pokok, 4 Unit Motor Tempel 15 PK, 40 Unit Jaring Tangkap 2,5 Inch, 4 Hand Tractor 8,5 PS, serta 200 Paket perlengkapan sekolah berupa tas dan alat tulis.
Selain melakukan kunjungan ke PPKT Pulau Rondo dan salah satu Lokpri di Kota Sabang, pada Hari Kedua, Kegiatan Kunker mengagendakan Peluncuran Prangko Seri PLBN Tahun 2022, di Gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh.
Prangko Seri PLBN Tahun 2022 mengambil latar PLBN Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.
“Setelah itu, dilanjutkan dengan Kegiatan Rapat Koordinasi bersama seluruh Jajaran KDH dan Forkopimda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Aceh. Terakhir, Menkopolhukam direncanakan akan memberi Kuliah Umum di Universitas Syiah Kuala,” demikian Restuardy.
