Pemprov Aceh perlu perbanyak ekspor langsung dari pelabuhan lokal

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh diminta untuk meningkatkan aktivitas ekspor komoditas barang asal Aceh langsung dari pelabuhan yang ada di daerah itu, terutama komoditas unggulan seperti kopi dan rempah-rempah.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Ahmadriswan, Rabu, mengatakan ada tiga komoditas yang paling tinggi diekspor dari Aceh pada Juni 2023 yaitu batu bara, kopi dan rempah-rempah serta kondensat.

“Angka ekspor kita ini masih perlu ditingkatkan terutama ekspor-ekspor melalui pelabuhan di Aceh,” kata Ahmadriswan di Banda Aceh.

BPS mencatat, pada Juni 2023 nilai ekspor barang asal Aceh sebesar 63,08 juta dolar AS, atau naik sebesar 23,42 persen dibandingkan Mei 2023.

Untuk kelompok terbesar yang diekspor pada bulan itu dari komoditas bahan bakar mineral sebesar 38,7 juta dolar AS, berupa batu bara dan kondensat. Selanjutnya, kopi dan rempah-rempah sebesar 12,6 juta dolar AS.

Ada tiga negara tujuan terbesar ekspor barang dari Aceh pada Juni 2023, yaitu India, Amerika Serikat dan Thailand. Ekspor terbesar ditujukan ke India yaitu sebesar 38,6 juta dolar AS dengan komoditas utama berupa batu bara dan minyak sawit mentah/CPO.

“Batu bara itu sebesar 30,91 juta dolar AS, yang diekspor ke India melalui pelabuhan di Meulaboh (Aceh Barat). Kopi dan rempah 12,6 juta dolar AS ekspor ke Amerika Serikat, namun melalui Pelabuhan Belawan (Sumatera Utara),” katanya.

Menurut Ahmadriswan, pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan ekspor barang dari Aceh, terutama melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di daerah Tanah Rencong itu.

Karena, lanjut dia, selama ini Aceh masih mengandalkan ekspor barang melalui pelabuhan luar Aceh, salah satunya Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, seperti kopi dan rempah-rempah.

Tentu, Ahmadriswan menilai banyak faktor yang perlu terus dibenahi agar ekspor barang asal Aceh bisa dilakukan langsung dari Aceh. Baik dari sisi infrastruktur, tata kelola dan perizinan.

“Banyak faktor, tidak hanya fasilitas, tetapi juga perizinan. Jadi memang harus simultan, infrastruktur dan yang berkaitan dengan perizinan dan tata kelola,” ujarnya.

Baca juga: Penjabat Gubernur Aceh lepas ekspor tuna perdana ke Arab Saudi