Hari ini, kata Bustami, kendala Aceh yang mesti dicarikan solusinya adalah terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan membutuhkan biaya besar, dan Aceh masih kekurangan Rp1,26 triliun, maka diharapkan bisa menjadi domainnya Pemerintah Pusat.
"Hal ini disebabkan perhelatan tersebut sangat berdekatan dengan Pemilu 2024, sementara kita (daerah) diwajibkan menyisakan anggaran 40 persen untuk Pemilu mendatang," katanya.
Sekda Aceh berharap terkait permasalahan tersebut dapat dicarikan solusi bersama agar acara yang ditunggu-tunggu itu bisa berjalan dengan lancar di tanah rencong.
"Kita harus diskusi, kita cari solusi bersama-sama, Aceh pada intinya sangat siap dengan agenda ini," kata Bustami Hamzah.
Dalam kesempatan itu, Menpora Dito Ariotedjo menyarankan Aceh dan Sumatera Utara bisa membuat sebuah forum komunikasi terkait pelaksanaan PON 2024 nanti.
"Dimana pembahasan di dalam itu nanti yakni mengenai apa yang perlu ditambahkan," katanya.
Baca juga: FPTI: atlet panjat tebing Aceh perlu perkuat mental tanding jelang PON 2024
Dengan ada pembahasan PON yang komprehensif, kata Dito, diharapkan bisa melahirkan rumusan apa saja kekurangan dan kebutuhan, sehingga dirinya bisa menyampaikan langsung kepada Presiden.
"Jadi siapkan pegangan yang paling kuat, venue relatif tidak ada masalah, namun penyelenggaraannya yang mungkin perlu dibahas lagi," ujarnya.
"Mengenai kekurangan itu nanti kita review, saya ingin forum tersebut ada dan dilaksanakan dengan cepat supaya kita bisa cepat melapor ke Presiden," demikian Dito.
