Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh mengajak semua komponen terutama DPR Aceh, KONI serta pemerintah daerah bersinergi membahas rasionalisasi APBA untuk kebutuhan pelaksanaan PON 2024.
"Sekarang bagaimana seluruh komponen di Aceh, baik pemerintah daerah, DPRA, KONI, bersatu kita rasionalisasi bagaimana meminimalisir penggunaan APBA," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Muhammad MTA dalam diskusi publik Aceh Resource and Development (ARD) terkait pelaksanaan PON Aceh - Sumut 2024, di Banda Aceh.
Muhammad MTA menyampaikan, dalam pelaksanaan PON 2024 ini Aceh memang harus menggunakan APBA mengingat ini program nasional yang dijemput langsung oleh Aceh.
"Maka, kalau semua stakeholder duduk dan merasionalkan nya ke pusat, itu menjadi lebih bagus," ujarnya.
MTA menceritakan, dulunya semua provinsi bersaing untuk menjadi tuan rumah PON, dan saat itu Aceh berkoalisi dengan Sumut, koalisi tersebut menjadi yang pertama di Indonesia, sehingga diberikan kepercayaan.
Bonus yang didapatkan dari tuan rumah PON adalah pembangunan infrastruktur sarana olahraga. Tetapi semua itu tidak mungkin tanpa dibarengi konsekuensi logis. Salah satunya sharing dana pelaksanaan.
"Saat itu ada janji dari kita mengenai akan menanggung sebagian hal. PON tidak mungkin tidak ada dana sharing dari pemerintah daerah," katanya.
Pemerintah merencanakan rehab berat fasilitas olahraga yang sama seperti pembangunan baru. Untuk itu Aceh mendapatkan Rp800 miliar dari APBN untuk PON.
Namun, masih terdapat kekurangan dana Rp1,2 triliun untuk penyelenggaraan. Karena itu tidak harus dilakukan sharing termasuk dari pihak sponsor hingga estimasi penjualan tiket. Artinya bukan penggunaan APBA sepenuhnya.
Kata dia, hingga saat ini belum ada perhitungan riil yang disepakati mengenai mekanisme sharing penggunaan dana tersebut.
Sebelum ada estimasi kekurangan anggaran Rp1,2 triliun itu, Menpora sebelumnya sudah mengatakan bakal menanggung peralatan senilai Rp600 miliar.
"Kalau melihat estimasi waktu, tidak ada alasan Aceh tidak siap, dan Pemerintah Aceh berusaha bagaimana APBA digunakan seminimal mungkin," ujar MTA.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Aceh M Rizal Falevi Kirani tidak sepakat pelaksanaan PON harus menghabiskan APBA karena itu merupakan hajatan nasional yang digelar di Aceh.
"Kami di DPR Aceh, sembilan fraksi tidak sepakat penggunaan APBA untuk PON. Karena tidak ada nomenklatur untuk penggunaan pembangunan PON, kalau subsidi Rp100 miliar masih wajar," katanya.
Apalagi, lanjut Falevi, dana otonomi khusus Aceh saat ini sudah berkurang dari sebelumnya per tahun mencapai Rp8 triliun, sekarang hanya tersisa Rp3,7 triliun.
Kemudian di sisi lain, Aceh masih membutuhkan anggaran banyak untuk pembangunan infrastruktur seperti RS regional, hingga utang ratusan miliar ke BPJS Kesehatan.
Karena mereka tidak setuju jika pelaksanaan PON menguras anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur nya. Tetapi untuk kebutuhan Pelatda disepakati.
"Di saat provinsi lain jadi tuan rumah dibantu hingga Rp10 triliun, seperti di Papua, bukan menghabiskan APBD. Maka kami sembilan fraksi merekomendasikan dan sepakat bahwa PON dananya tidak diambil dari APBA," demikian Falevi Kirani.
