DPR Aceh dukung masa jabatan keuchik dalam revisi UUPA disesuaikan dengan UU Desa

Banda Aceh (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyetujui keinginan para kepala desa (keuchik) untuk masa jabatan delapan tahun sesuai dengan perubahan UU Desa terbaru yang nantinya dimasukkan dalam revisi UU Pemerintah Aceh (UUPA).

"Ini kita sedang merevisi UUPA. Saya pikir kita setuju supaya masa jabatan keuchik di Aceh sama dengan UU Desa," kata Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Raja Keumangan, di Banda Aceh,  Jumat.

Pernyataan itu disampaikan Teuku Raja Keumangan (TRK) saat menerima aksi damai  para keuchik se Aceh yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh terkait masa jabatan delapan tahun dimasukkan dalam revisi UUPA, di kantor DPR Aceh.

Seperti diketahui, DPR RI telah mengesahkan perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu poin dalam regulasi tersebut adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun.

Namun, Aceh tidak dapat menerapkan ketentuan tersebut karena berbenturan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang juga mengatur masa jabatan keuchik hanya enam tahun.

Dalam pasal 115 ayat 3 UUPA disebutkan bahwa gampong (desa) dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya.

Sementara disisi lain, saat ini UU Pemerintah Aceh itu juga sudah masuk Prolegnas dan sedang dalam proses pembahasan untuk direvisi oleh DPR RI. 

TRK menegaskan, terkait revisi UUPA untuk masa jabatan keuchik tersebut segera dibahas dalam rapat-rapat DPRA, dan diyakini mayoritas wakil rakyat di parlemen Aceh itu sepakat. 

"UUPA sudah masuk Prolegnas, dan UU Desa baru juga disahkan, maka nantinya segera kita sesuaikan dengan UU terbaru atau keinginan para keuchik," demikian TRK.

Baca juga: Keuchik se-Aceh desak masa jabatan delapan tahun masuk revisi UUPA