"Saya minta kepada seluruh kepala UPT untuk memiliki strategi besar dalam pencegahan pungli dan gratifikasi di UPT masing-masing. Strategi tersebut harus terukur dan dapat diimplementasikan dengan baik," tegas Meurah Budiman di Banda Aceh, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan Meurah Budiman saat membuka workshop strategi pencegahan pungli dan gratifikasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh.
Meurah Budiman mengatakan pungli dan gratifikasi merupakan praktik yang dapat merusak citra dan integritas Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan yang serius dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Aceh berkomitmen dalam mencegah pungli dan gratifikasi. Sebab, pungli dan gratifikasi merupakan tindak pidana yang dapat dihukum dengan berat.
"Mari kita jadikan Kanwil Kemenkumham Aceh sebagai wilayah yang bebas dari pungli dan gratifikasi. Kita harus bekerja dengan profesional dan berintegritas dalam melayani masyarakat," imbuhnya.
Workshop strategi pencegahan pungli dan gratifikasi dihadiri pimpinan tinggi pratama, pejabat manajerial dan non manajerial, dan 37 Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh.
Sementara itu, yang menjadi narasumber adalah perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Irwasda Polda Aceh.
