Banda Aceh (ANTARA) - Pengurus Besar (PB) PON Aceh-Sumut wilayah Aceh menggandeng pihak ketiga atau perusahaan swasta untuk memenuhi kebutuhan transportasi darat selama pelaksanaan PON di tanah rencong.
"Kekurangannya akan diupayakan dengan kerjasama pihak ketiga," kata Kepala Bidang Transportasi PB PON Aceh-Sumut wilayah Aceh T Faisal, di Banda Aceh, Senin.
Sebagai informasi, berdasarkan data sementara, pada PON di Aceh nantinya bakal ada 14.553 orang peserta yang terdiri dari atlet dan ofisial yang memerlukan sarana transportasi selama berada di Aceh.
Dari jumlah peserta itu, maka kebutuhan transportasi mencapai 1.440 unit. Sejauh ini, mobil yang baru tersedia sebanyak 770 unit, Di mana, bantuan dari Kementerian Perhubungan 246 unit dan 524 unit dari Pemerintah Aceh. Artinya, masih kekurangan 50 persen.
T Faisal menegaskan, kekurangan mobil untuk kebutuhan PON Aceh-Sumut tersebut, pihaknya memaksimalkan penggunaan kendaraan yang ada di Aceh, maka perlu partisipasi dari pihak ketiga atau perusahaan rental di Aceh.
Kata dia, PB PON juga sudah duduk musyawarah bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aceh dan pengusaha angkutan di Aceh membahas terkait pemenuhan transportasi PON.
Disimpulkan, untuk berpartisipasi dalam event olahraga nasional tersebut, maka pengusaha angkutan perlu mendaftarkan perusahaan nya melalui e katalog yang telah disediakan Pemerintah Aceh.
"Prosesnya tetap menggunakan e-katalog. Jadi silahkan perusahaan rental resmi mendaftarkan ke e-katalog yang etalasenya telah disiapkan biro PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) Aceh," ujarnya.
Karena itu, dirinya mengimbau kepada perusahaan swasta segera mendaftarkan ke e-katalog mengingat kebutuhan kendaraan di Aceh diperkirakan cukup banyak selama perhelatan PON.
Apalagi, kendaraan nantinya tidak hanya digunakan oleh panitia PON saja, tetapi juga para tamu yang datang menyaksikan kegiatan tersebut, dipastikan mereka memanfaatkan e-katalog untuk mendapatkan layanan rental kendaraan.
"Karena etalase nya baru dibuka dan khusus untuk event PON ini, maka pihak swasta kami harapkan untuk segera mendaftarkan perusahaan masing-masing," demikian T Faisal.
