Kemenkumham inspeksi sejumlah lapas di Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh menginspeksi sejumlah lembaga pemasyarakatan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Meurah Budiman di Banda Aceh, Kamis, mengatakan inspeksi dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan jajaran dalam meningkatkan pengamanan dan pengawasan lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Inspeksi ini juga bagian dari upaya meningkatkan kinerja unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Inspeksi ini juga untuk memastikan kesiapsiagaan jajaran dalam bertugas," kata Meurah Budiman menyebutkan.

Ia menyebutkan inspeksi tersebut di antaranya dilakukan di Lapas Kelas IIB Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Lapas Narkotika Kelas IIB Langsa, Lapas Kelas IIB Langsa, Lapas Kelas IIB Idi, Kabupaten Aceh Timur, serta Lapas Kelas IIB Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.

Meurah Budiman mengharapkan jajaran untuk terus meningkatkan pelayanan, baik kepada warga binaan, maupun kepada masyarakat yang berkunjung ke lapas dan rutan. Selain, juga meningkatkan pengawasan guna mencegah masuknya barang terlarang ke lapas dan rutan.

"Tingkat integritas dalam bertugas serta pastikan hak-hak warga binaan serta masyarakat terpenuhi. Lakukan semuanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku," kata Meurah Budiman menegaskan.

Dalam inspeksi tersebut, kata dia, pihaknya juga memeriksa pegawai untuk memastikan mereka tidak terlibat judi daring atau online. Pemeriksaan tersebut sebagai upaya pencegahan judi daring yang kini marak.

Menurut Meurah Budiman, kasus judi daring yang sedang marak tersebut tidak menutup kemungkinan ada pegawai lapas maupun rutan yang terlibat. Apabila ada pegawai yang terbukti terlibat judi daring, tentu ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Kami terus mengingatkan jajaran tidak terlibat judi karena merugikan diri sendiri. Sanksi pegawai yang terlibat judi berat. Bahkan ada yang sudah dipecat karena judi. Jadi, kami ingatkan jajaran agar menjauhi judi serta perbuatan melanggar hukum lainnya," kata Meurah Budiman.