Jakarta (ANTARA) - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2024.
Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan dia ingin langsung bekerja, termasuk menunaikan janji-janji kampanye-nya yang terangkum dalam 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat. Prabowo-Gibran berkeyakinan visi dan misi mereka dapat terwujud dengan menjalankan program-program prioritas tersebut.
Berikut 17 program prioritas yang dijanjikan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka:
1. Swasembada pangan, energi, dan air
Swasembada pangan merupakan salah satu tujuan yang berulang kali disampaikan Prabowo dalam berbagai kesempatan, terutama saat masa-masa kampanye. Prabowo menghendaki Indonesia memiliki kemandirian dalam memproduksi pangan sehingga dia pun mencanangkan sejumlah strategi untuk mewujudkan swasembada pangan itu, yang mencakup mencetak lumbung-lumbung pangan (food estate) terutama untuk padi, jagung, dan singkong.
Prabowo-Gibran menargetkan menambah luas lahan panen hingga 4 hektare sampai akhir masa jabatan mereka pada 2029.
Demi mendukung rencana itu, Prabowo-Gibran juga menyoroti masalah tata kelola air. Tata kelola air yang baik, menurut pemerintahan ke depan dalam dokumen visi misinya, menjadi penting karena tak hanya menjamin ketersediaan air saat kemarau, tetapi juga mencegah terjadinya bencana saat musim hujan.
Kemudian, untuk swasembada energi, Prabowo-Gibran meyakini Indonesia dapat pemasok utama energi hijau dunia melalui pengembangan produk biodiesel dan bioavtur dari sawit, bio-ethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau dari angin, matahari, dan panas bumi.
Keduanya optimistis pada 2029 program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 dapat tercapai.
Baca juga: Prabowo bertemu Megawati sebelum pelantikan presiden, begini penjelasannya
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
Program prioritas kedua yang bakal dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran ialah menyempurnakan sistem penerimaan negara.
Pemerintahan ke depan berencana melaksanakan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A.
Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran berencana meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara, yang diharapkan mampu mendukung upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi
Reformasi bidang politik, hukum, dan birokrasi juga menjadi agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Keduanya bertekad untuk menekan praktik politik uang, meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik.
Sementara untuk reformasi bidang hukum, pemerintahan ke depan menegaskan pentingnya menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak setiap orang di mata hukum, dan adanya kepastian dalam penegakan hukum. Kepastian hukum, menurut pasangan Prabowo-Gibran merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi.
Kemudian, untuk mewujudkan reformasi bidang birokrasi, pemerintahan ke depan bakal melanjutkan digitalisasi dan penguatan sistem satu data terpadu. Digitalisasi dengan satu data terpadu diyakini meningkatkan efisiensi, tata kelola, dan mendukung pembinaan karier para birokrat.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu program prioritas-nya. Keduanya meyakini korupsi merupakan biang kebocoran anggaran dan berbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara, serta dapat merusak perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.
Untuk pemberantasan korupsi, pemerintahan ke depan berencana menghilangkan keuntungan yang diterima pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan keuangan negara. Jika itu terwujud, Prabowo-Gibran optimistis ada manfaat ekonomi yang merata dan efisien, serta ada tambahan pembiayaan untuk percepatan kemajuan negara.
5. Pemberantasan kemiskinan
Pemberantasan kemiskinan menjadi prioritas utama kebijakan pemerintahan ke depan. Prabowo-Gibran menargetkan pemberantasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen yang akan dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama masa kerja. Sementara itu, pemerintahan ke depan juga menargetkan menurunkan angka kemiskinan relatif hingga di bawah 6 persen pada akhir 2029.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
Pencegahan dan pemberantasan narkoba turut menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, karena keduanya meyakini penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintahan ke depan bakal memastikan langkah- langkah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba dilakukan tepat sasaran dan menyeluruh, termasuk dari membangun kesadaran dari tingkat keluarga.
7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
Pemerintahan ke depan berencana melanjutkan dan meningkatkan program BPJS Kesehatan, yang didukung dengan penyediaan obat bagi seluruh rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
Pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji mengupayakan dana riset dan inovasi mencapai 1,5 persen sampai dengan dua persen dari PDB dalam 5 tahun masa kerjanya. Demi mewujudkan itu, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi di bidang pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi diyakini sebagai keharusan.
Oleh karena itu, Prabowo-Gibran mencanangkan sejumlah strategi, di antaranya membentuk dan mengembangkan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat (LSM).
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
Pertahanan negara yang kuat menjadi prioritas dan perhatian utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Keduanya berkeyakinan kemakmuran dan kehidupan yang damai tercipta bilamana negara kondusif dan aman. Prabowo-Gibran juga yakin negara yang kuat mampu melakukan dan menciptakan apa pun yang dicita-citakan dan akan disegani dalam hubungan antarbangsa baik di kawasan maupun dunia.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
Prabowo-Gibran bertekad menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, memperkuat kesetaraan gender, dan melindungi hak-hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
Demi mewujudkan itu, keduanya berjanji akan mengupayakan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan kelompok disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.
Pemerintahan ke depan juga menyoroti secara khusus perlindungan untuk tumbuh kembang anak- anak, termasuk kecukupan gizi mereka.
