Aceh Tengah (ANTARA) - Panwaslih Aceh Tengah resmi membentuk satuan tugas (satgas) antipolitik uang untuk mengantisipasi kecurangan Pilkada 2024.
Ketua Panwaslih Aceh Tengah Ismid Ridha Isma di Aceh Tengah, Senin, mengatakan satgas antipolitik uang merupakan inisiatif pihaknya dan menjadi satu-satunya di Indonesia.
"Tujuannya untuk memantau, melaporkan, dan menangkap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran pilkada, terutama praktik politik uang," kata Ismid Ridha.
Ia menjelaskan satgas antipolitik uang terdiri dari 70 orang yang tersebar di 14 kecamatan se Kabupaten Aceh Tengah.
Menurutnya, praktik politik uang menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pengawas pemilu untuk memastikan pesta demokrasi berjalan adil, bersih, dan bermartabat.
"Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberantas praktik politik uang yang dapat merusak integritas pemilu," ujarnya.
Pelantikan satgas antipolitik uang ini berlangsung di Takengon, ibu kota Kabupaten Aceh Tengah dan dihadiri Pj Bupati Aceh Tengah Subhandhy AP.
Subhandhy mengapresiasi terobosan tersebut guna menjaga martabat penyelenggaraan pilkada di Aceh Tengah.
"Teruslah bekerja maksimal dan profesional dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024, agar Kabupaten Aceh Tengah bersih dari yang namanya politik uang," katanya.
Pembentukan satgas antipolitik uang ini juga mendapat apresiasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) setempat.
Ketua HMI Cabang Takengon-Bener Meriah Afdhalal Gifari mengatakan hal itu merupakan langkah inovatif dan terobosan penting dalam menciptakan pilkada bersih dan demokratis di Aceh Tengah.
"Satgas antipolitik uang ini adalah langkah strategis untuk memastikan pemilihan yang bersih dan mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Kami mendukung penuh pembentukan satgas ini," katanya.
