Untuk pembebasan lahan tersebut, lanjut dia, dibutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar lagi. Karena itu, diharapkan dukungan dari Banggar DPRA serta pemerintah Aceh dapat mengalokasikannya.
"Terkait anggaran ini sudah diusulkan lewat APBA perubahan 2025, tapi belum bisa karena anggaran terbatas. Dan kita coba lagi nanti di APBA murni 2026. Kita minta dukungan dari Ketua DPRA, Banggar, rekan-rekan komisi IV serta Pemprov Aceh," katanya.
Menurutnya, terhadap pembangunan jembatan Pango dan jalan tembus Aceh Besar yang diperkirakan membutuhkan dana Rp300 miliar ini dapat dilakukan dengan dua skema. Pertama, pembebasan lahan oleh pemerintah Aceh dan konstruksinya melalui APBN.
Kemudian, skema kedua dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Baca: Anggota DPR RI perjuangkan perluasan jalan menuju pintu tol Baitussalam
"Jadi mungkin bisa melanjutkan pembangunan jembatan Pango hingga jalan tembus Aceh Besar ini dengan dua skema tersebut. Karena anggaran yang dibutuhkan juga mencapai Rp300 miliar," tegas Munawar Ngohwan.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal berharap pembangunan jembatan ini segera berlanjut, apalagi kondisinya hari ini sudah banyak menelan korban akibat jembatannya terputus.
Illiza mengatakan, pemerintah Provinsi Aceh sudah mau memberikan anggaran terkait pembebasan lahan di sana. Sekarang, tinggal menunggu kebijakan dari Pemkab Aceh Besar menantu proses pembebasannya.
'"Harapannya kepada Bupati Aceh Besar, ini benar-benar konsen dalam hal pembebasan lahan, karena anggarannya nanti disiapkan oleh provinsi,"
"Kalau daerah (Aceh Besar) bisa membebaskan lahan, jembatan penyeberangan ini paling tidak sudah bisa direalisasikan," demikian IIliza Sa'aduddin Djamal.
