Pemkab Aceh Barat luncurkan posko pengaduan DTSEN, permudah warga ubah data

Aceh Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meluncurkan Posko Pengaduan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai upaya memperbaiki data kemiskinan masyarakat yang saat ini banyak keliru.

"Masyarakat silakan datang ke posko, di sana ada operator yang sudah dilatih. Kami meminta masyarakat untuk jujur menyampaikan data, meskipun ada protes karena data tidak sesuai," kata Bupati Aceh Barat Tarmizi didampingi Wakil Bupati Said Fadheil dan Plt Sekda Dr Kurdi di Meulaboh, Selasa.

Hal ini ia sampaikan seusai peresmian Posko Pengaduan DTSEN di Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.

Tarmizi mengatakan posko pengaduan ini kini telah dibuka di seluruh desa di wilayah Aceh Barat, dengan titik peluncuran pertama Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo.

Masyarakat diberikan waktu hingga 15 Mei 2026 untuk menyampaikan laporan atau keberatan terkait data kepesertaan mereka yang tidak sesuai dalam desil kependudukan

Dia menekankan pentingnya kejujuran masyarakat dalam memberikan data kepada petugas posko.

Baca: Pemkab Aceh Barat latih ratusan operator desa permudah perbaikan DTSEN dan desil

Untuk mengawal integritas proses ini, pemerintah daerah turut melibatkan tokoh agama, alim ulama, dan pemangku adat (Tuha Peut) di tingkat desa.

Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi moral agar warga yang secara ekonomi mampu (berada di desil 8-10) tidak mengambil hak warga yang lebih membutuhkan (desil 1-5).

Tarmizi menjelaskan setelah tahap pengaduan di posko selesai, seluruh data akan divalidasi melalui musyawarah gampong (desa). Proses ini wajib dihadiri oleh aparat desa, Tuha Peut, dan tokoh masyarakat untuk memastikan objektivitas data sebelum dikirim ke tingkat kabupaten.

Data yang telah diperbaiki ini dijadwalkan akan diekspos oleh Satgas pada bulan Juni, untuk kemudian dilakukan pembaruan final pada bulan Juli mendatang.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap langkah sosialisasi dan pembukaan posko ini, dapat meredam kepanikan masyarakat yang sempat dipicu oleh informasi simpang siur di media sosial.

Dengan data yang lebih akurat, diharapkan penyaluran bantuan sosial di masa depan tidak lagi mengalami kendala salah sasaran, demikian Tarmizi.

Baca: Pemkab Aceh Barat validasi data kemiskinan ke rumah warga miskin