Redelong (Antaranews Aceh) - Wakil Bupati Bener Meriah, Tgk Sarkawi mengemukakan selama ini penerbitan akta kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di daerah itu masih rendah.
Untuk itu, kata Tgk Sarkawi pada sosialisasi pembuatan akta massal di Redelong, Jumat, pihak Disdukcapil setempat dapat menyelaraskan penerbitan akta kematian seperti halnnya penerbitan akta kelahiran yang sudah mencapai angka 84,57 persen.
"Akta kematian tak kalah penting, harus ada, karena ada beberapa program pemerintah yang membutuhkan data penduduk yang akurat," tutur Tgk Sarkawi.
Dijelaskannya, penerbitan akta kematian nantinya akan sangat diperlukan dalam hal keakuratan data kependudukan.
Hal ini, kata Sarkawi, agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya seperti dalam penyelenggaraan Pemilu dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
"Misalkan untuk penetapan daftar pemilih pada Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Agar jangan sampai orang yang telah meninggal masuk DPT lagi. Begitu juga untuk pembagian Rastra dan bantuan sosial lainnya. Jangan sampai masih terdata orang yang telah meninggal dunia," ujar Sarkawi.
Pada kesempatan itu, Sarkawi turut mengajak semua pihak untuk ikut menyukseskan program penerbitan akta kelahiran dan akta kematian secara massal di daerah itu guna memaksimalkan data kependudukan.
Menurutnya saat ini pihak terkait telah menyiapkan petugas registrasi di setiap kampung dari jumlah 233 kampung yang ada di Kabupaten Bener Meriah guna melakukan pendataan awal.
Sementara terkait akta kelahiran, Sarkawi juga menekankan hal yang sama agar penerbitannya semakin ditingkatkan lagi kedepannya guna memaksimalkan data kependudukan di daerah itu.
"Karena banyak sekali kelengkapan administrasi yang berawal dari akta kelahiran, seperti penerbitan kartu BPJS, syarat administrasi masuk sekolah, pembuatan paspor, dan lain-lainnya," tutur Sarkawi.
Wabup Bener Meriah: penerbitan akta kematian rendah
Jumat, 11 Mei 2018 9:26 WIB
Akta kematian tak kalah penting, harus ada, karena ada beberapa program pemerintah yang membutuhkan data penduduk yang akurat