Jakarta (ANTARA) - Kemarin, Minggu (14/7/2019) sejumlah berita politik menjadi perhatian pembaca, mulai dari lima janji Jokowi lima tahun ke depan hingga Gerindra sebut pertemuan Jokowi dan Prabowo diinginkan 99,9 persen masyarakat.
Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:
Lima janji Jokowi lima tahun kedepan
Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo menyampaikan janji berupa pidato yang berisikan lima visi dan misi yang sudah ia petakan dan akan ia lakukan sebagai kepala negara lima tahun ke depan, pada acara Visi Indonesia, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu.
Lima visi dan misi ini ia petakan atas dasar kesadarannya mengenai fenomena perkembangan zaman dunia global yang semakin dinamik, penuh perubahan, kecepatan, risiko, kompleksitas, juga penuh hal-hal tak terduga di luar perhitungan.
Selengkapnya di sini
Ma'ruf Amin ingatkan bangun negeri bersama melalui "Bagimu Negeri"
Wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk sepakat bersama-sama membangun negeri melalui bait-bait dari lagu “Bagimu Negeri” usai Presiden terpilih Joko Widodo memaparkan visi Indonesia pada masa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf.
“Visi sudah disampaikan oleh Presiden terpilih Joko Widodo dan karena itu mari kita siap untuk berbakti bagi nusa dan bangsa. Aku, kita siap berbakti, siap mengabdi karena itu saya minta berdiri untuk bersama menyanyikan padamu negeri,” kata Ma’ruf Amin di acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu.
Menurut Ma’ruf Amin, visi Indonesia yang telah disampaikan Presiden terpilih Jokowi, merupakan visi yang dibuat untuk Indonesia maju dan sejahtera, bukan untuk pendukung 01 namun untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Selengkapnya di sini
Gerindra: 99,9 persen masyarakat inginkan pertemuan Jokowi-Prabowo
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan 99,9 persen masyarakat Indonesia menginginkan adanya pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Bijaklah dalam menilai pertemuan kedua tokoh ini karena pertemuan tersebut memang diinginkan 99,9 persen masyarakat Indonesia," kata Arief dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.
Dia mengaku heran apabila ada pihak yang tidak setuju bahkan kesal dengan pertemuan kedua tokoh tersebut. Karena itu dia menyarankan kepada pihak yang kecewa tersebut untuk menyikapinya dengan tersenyum, demi kebaikan bangsa Indonesia.
Selengkapnya di sini
PAN harapkan Gerindra-PKS tetap jadi oposisi
Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo berharap partainya, Partai Gerindra, dan PKS konsisten menjadi partai oposisi, dan memainkan peran strategis dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
“Setelah pertemuan Jokowi-Prabowo, saya berharap Gerindra, PAN dan PKS tetap konsisten menjadi oposisi," kata Drajad di Jakarta, Minggu.
Dia menilai sebagai bangsa, kita perlu bersama-sama membangun demokrasi yang kuat dan sehat. Langkah itu menurut dia membutuhkan oposisi yang bisa menawarkan opsi-opsi kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat.
Selengkapnya di sini
Partai koalisi sodorkan sejumlah nama ke Jokowi untuk jadi menteri
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani membenarkan bahwa sejumlah partai politik (parpol) koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf sudah menyodorkan sejumlah nama kepada Presiden Terpilih, Jokowi untuk dijadikan Menteri Republik Indonesia periode 2019-2024.
"Kan kalau Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut 10 (nama), Partai NasDem 11 (nama), PPP sembilan (nama). Sembilan nama itu kita sudah serahkan ke Pak Jokowi," ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu kepada awak media saat menghadiri acara "Visi Indonesia" di Sentul International Convention Center (SICC) Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).
Nama-nama yang disodorkan kepada Jokowi itu tidakbeserta bidangnya, karena menurut Arsul penempoatan nama-nama tersebut akan diramu oleh Jokowi menyesuaikan kebutuhan dari Kabinet Indonesia Kerja (KIK) periode 2019-2024.
Selengkapnya di sini
