Lhokseumawe, Aceh (ANTARA) - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Blang Lancang (IKBAL) kembali berdemo di PT Perta Arun Gas (PAG) di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Senin (16/12).
Dalam aksi yang dikawal oleh petugas kepolisian dan TNI tersebut massa meminta Presiden Joko Widodo dan DPR RI segera menyelesaikan tuntutan mereka.
Ketua umum IKBAL Teuku Sultan Jufri mengatakan sebagai pemilik lahan tanah adat leluhur, IKBAL meminta agar Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menyelesaikan tuntutan tersebut dan harus mengaudit terkait dana sarana dan prasarana milik masyarakat tergusur Blang Lancang tahun 1974.
Baca juga: Demo IKBAL di PT PAG berakhir ricuh
"Ahok harus mengaudit PT Pertamina terkait anggaran dana sarana dan prasarana milik masyarakat tergusur Blang Lancang yang anggarannya sudah ada sejak tahun 1997," katanya.
Terkait dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Sultan menyebutkan Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi dana tersebut, karena pihaknya telah mengorbankan harta bendanya untuk kepentingan negara dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.
"Kami menuntut ganti rugi lahan tanah adat leluhur yang lahannya belum dilunasi pemerintah Aceh dari tahun 1974 dengan alasan defisit anggaran, dan ini berazaskan falsafah Pancasila UUD 1945," katanya lagi.
Kemudian kata dia, masyarakat IKBAL meminta Presiden memberikan dana otonomi baru di atas tanah adat leluhur Blang Lancang.
"Presiden juga harus membentuk staf khusus presiden dalam pengawasan Otsus Aceh dan Papua," ucap Sultan.
IKBAL kembali demo PT PAG
Senin, 16 Desember 2019 15:46 WIB
Presiden juga harus membentuk staf khusus presiden dalam pengawasan Otsus Aceh dan Papua