Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin gencar melakukan tes cepat (rapid test) dan tes usap (swab test) di tempat-tempat berkumpulnya masyarakat.
Itu dilakukan sebagai salah satu cara yang diyakini efektif untuk memutus mata rantai virus corona (COVID-19).
Belum adanya obat penangkal virus yang menyerang saluran pernafasan ini membuat Pemprov DKI Jakarta harus "memburu" virus ini untuk mencegah penularan lebih luas atau munculnya klaster baru.
Untuk itu setelah dilakukan rangkaian pengujian, apabila kedapatan kasus positif maka langsung dilakukan isolasi. Juga pelacakan untuk kemudian dilanjutkan tes berikut dan seterusnya hingga penyebaran virus itu dapat diperkecil bahkan dihentikan.
Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dewi Fortuna Anwar mengatakan wabah COVID-19 memberikan peluang bagi pembuat kebijakan berbasis bukti agar tampil lebih menonjol.
Pemerintah Indonesia, universitas dan lembaga think tank memprioritaskan penelitian di beberapa bidang penelitian seperti kesehatan masyarakat, kedokteran menggunakan pendekatan big data dan ekonomi untuk mencegah penularan virus ini.
Dewi mengatakan untuk menghasilkan hasil riset yang akurat dan cepat tersebut, perlu didukung ekosistem pengetahuan dan inovasi yang komprehensif. Tantangan utamanya adalah pendanaan, ketersediaan dan akses data serta hubungan periset dengan pembuat kebijakan yang masih perlu dibenahi.
Untuk mendukung riset COVID-19, memang perlu peran aktif dari aktor-aktor utama yang memungkinkan terbentuknya ekosistem pengetahuan dan inovasi. Mereka adalah para knowledge producers (penghasil pengetahuan– universitas, lembaga penelitian atau thinktank), knowledge users (pengguna pengetahuan– kementerian), knowledge enablers (pembuat kebijakan dan badan pendanaan) dan knowledge intermediaries (media dan organisasi masyarakat sipil).
Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) telah membentuk konsorsium untuk menangani COVID-19. Konsorsium.
Konsorsium ini beranggotakan lembaga penelitian di bawah koordinasi Kemenristek/BRIN seperti LIPI, beberapa perguruan tinggi (PT), Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Kesehatan serta melibatkan dunia usaha baik swasta maupun BUMN. Konsorsium mempunyai fokus membantu mencegah, mendeteksi cepat Covid-19 melalui riset dan inovasi seperti vaksin, suplemen, pengobatan dan teknologi kesehatan.
Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro dalam Diskusi Kebijakan: Penanggulangan COVID-19 Berbasis Pengetahuan dan Inovasi, Senin (22/6) yang diselenggarakan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Katadata mengatakan telah mencoba menerapkan "triple helix" di dalam Konsorsium Riset dan Inovasi tentang COVID-19 untuk menghubungkan dunia penelitian dengan dunia industri dan pemerintah.
Berbagai elemen dilibatkan mulai dari kesehatan, ikatan farmasi maupun Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian. Pandemi ini juga menunjukkan ekosistem riset yang selama ini telah berkembang dengan baik.
Sebelumnya pemerintah belum mempunyai produksi ventilator sendiri namun dengan pandemi ini membuat inovasi bekerja dan menghubungkannya dengan dunia industri untuk mewujudkan alat ini.
Kemenristek/BRIN akan tetap mengedepankan pengetahuan dan inovasi dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19. Data yang digunakan saat ini adalah peta sains yang merupakan pendekatan riset ilmu pengetahuan untuk mengatasi endemi dan pandemi.
Hal ini adalah sebuah pendekatan riset selain dari kesehatan itu sendiri.
Sinergi
Dewi Fortuna Anwar menegaskan bahwa dalam ekosistem inovasi, hasil dari riset vaksin yang disebutkan oleh Menristek tersebut akan menghasilkan hilirisasi. Fokusnya bagaimana seluruh elemen ini bersinergi agar hasil penelitian bisa menjadi inovasi.
Inovasi ini dapat dipasarkan, digunakan dan dengan demikian mendongkrak kemajuan dan daya saing bangsa. Kemajuan bangsa, dalam konteks ekonomi global, dinilai lewat daya saing dan kemampuan inovasi.
Dalam implementasinya, ekosistem pengetahuan maupun inovasi membutuhkan kapasitas negara untuk menggerakkan semua elemennya. Kapasitas negara ini tercermin dari kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia yakni aparatur sipil negara yang memiliki kinerja efisien dan efekftif.
Dewi mengatakan di internal ASN, selama pandemi ini tetap berusaha produktif dan inovatif untuk mempercepat proses layanan ke masyarakat.
KemenPANRB saat ini juga ingin memasukkan indikator inovasi dalam penyusunan kebijakan kita untuk terbangunnya sinergitas bersama untuk menyatukan langkah dalam kerangka ekosistem pengetahuan dan inovasi menuju pencapaian kesejahteraan rakyat.
Terkait hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo juga pernah mengatakan melalui sinergitas akan mendorong pertukaran data yang terbuka antar instansi untuk menuju data yang saintifik.
Orkestrasi
Peneliti Senior Center for Innovation Policy and Governance (CIPG) Yanuar Nugroho mengatakan dalam situasi sekarang kapasitas negara sangat dibutuhkan untuk membangun ekosistem riset dan inovasi. Bagaimana negara mengatur, hadir dan mengorkestrasi agar ekosistem ini berjalan dengan baik.
Namun masih ada beberapa tantangan untuk dihadapi bukan hanya tantangan teknologi namun yang lebih besar adalah tantangan sumber daya manusia.
Selain mengoptimalkan ilmuwan dan peneliti di dalam negeri, Kemenristek/BRIN juga harus berusaha mengoptimalkan kolaborasi antara peneliti di Tanah Air dengan peneliti dan ilmuwan diaspora.
Diharapkan kolaborasi dapat menangani masalah pandemi lebih cepat dan tepat sasaran khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat serta pemulihan ekonomi pasca COVID-19.
Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia Allaster Cox mengatakan, Australia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi COVID-19. Melalui program kerja sama pembangunan, Australia bermitra dengan think tank lokal dan mendanai penelitian baru yang dapat digunakan menjadi dasar penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Allaster Cox mengatakan secara paralel akan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem pengetahuan dan inovasi agar dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi jangka panjang.
Pandemi COVID-19 bisa menjadi momentum dalam meningkatkan kualitas ekosistem pengetahuan dan inovasi. Kapasitas negara utamanya diperlukan untuk memastikan bahwa keluaran ekosistem pengetahuan dan ekosistem inovasi saling menunjang.
Secara resiprokal, keluaran ekosistem inovasi yang baik juga tidak hanya berujung pada produk yang dapat dikomersialisasikan.
Keluaran inovasi, khususnya inovasi sosial, dapat membantu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik maupun menginformasikan ruang penyempurnaan regulasi yang menyangkut khalayak luas.
