Pemprov Aceh diminta surati KBRI Songkhla terkait nasib 32 nelayan Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Anggota DPR Aceh Iskandar Usman Al Farlaky meminta Pemerintah Aceh kembali menyurati KBRI Songkhla terkait perkembangan nasib 32 nelayan Aceh yang ditahan otoritas kelautan Thailand. 

"Kita meminta agar kiranya Pemerintah Aceh bisa menyurati kembali Kemenlu dan juga KBRI di Songkhla Thailand terkait nasib 32 nelayan Aceh," kata Iskandar Usman Al Farlaky di Banda Aceh, Selasa.

Sebelumnya, sebanyak 32 nelayan asal Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi, Kabupaten Aceh Timur ditangkap otoritas Thailand karena telah memasuki wilayah teritorial perairan laut negera tersebut.

Ke-32 nelayan tersebut merupakan awak Kapal Motor (KM) Rizky Laot, berukuran 60 gross tonage (GT). Mereka ditangkap otoritas Thailand pada Jumat (9/4) lalu. 

Konsulat Jenderal (KJ) RI di Songkhla telah menemui nelayan Aceh yang ditangkap otoritas Thailand tersebut pada Senin (12/4) lalu.

Lembaga Panglima Laot (laut) Aceh telah menerima laporan dari KJRI Songkhla bahwa 32 nelayan Aceh yang tertangkap otoritas Thailand itu dalam keadaan sehat. 

Iskandar menyampaikan, sampai dengan hari ini para nelayan itu sudah ditahan hampir tiga bulan lamanya, dan mereka belum bisa dipulangkan ke Aceh. 

Karena itu dirinya berharap Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Sosial serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) perlu memperhatikan nasib mereka. 
 
"Kita minta juga untuk segera melakukan advokasi, sehingga nelayan kita itu bisa kembali pulang ke Aceh bertemu dengan keluarga mereka," ujar politikus Partai Aceh itu.

Untuk diketahui, adapun 32 nelayan tersebut antara lain Abdul Halim sebagai nakhoda, serta anak buah kapal (ABK) yakni Ridwan Daud, Dian, Murdani, Nasruddin, Safrizal, Irwandi, Junaidi, Husaini, Ismail, Aris, Nurdin, Muliadi, Sayuti. 

Kemudian, Abdul Anzit, Zainal Abidin, Junaidi, Abdul Halim, Munir, Hidayatullah, Zulkifli, Darkasyi, Maulana, Joni Iskandar, Boihaki, Muhammad, Jamian, Rusli, Raju Umar, Budi Setiawan, Maulidin dan Ramadhani.