Lhokseumawe (ANTARA Aceh) - Kawasan mangrove Kuala Langsa, Kota Langsa, memutuhkan perhatian serius dari semua pihak, karena selain menjaga eksositem juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata.
"Saya salut dengan komitmen Wali Kota yang ingin mengembangkan kawasan mangrove di Langsa sebagai tujuan wisata dan pendidikan. Oleh karenanya daerah itu perlu dipertahankan," kata Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Herudojo Tjiptono MP di Langsa, Senin.
Pada acara Fokus Group Diskusi (FGD) perlindungan kawasan ekosistem mangrove yang diselengarakan Pemko Langsa dan Lembaga Pengelola Pesisir (LPPM) Meuseuraya dalam peringatan Hari Bumi 2015, ia menyatakan, Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia. Dimana permasalahan mangrove yang paling banyak adalah alih fungsi kawasan.
Hadir sebagai nara sumber anggota DPD asal Aceh Rafly dan Wali Kota Langsa Tgk Usman Abdullah. Acara FGD ini merupakan bagian dari kunjungan kerja rombongan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga diikuti Kepala Balai Mangrove Wilayah II Sumatera dan Kalimantan, Karjono dan Darmawi dari BPDAS Krueng Aceh.
Dikatakan, peran ekosistem mangrove juga sebagai tempat berlindung dan berkembangbiak berbagai jenis burung, mamalia, reptil, dan serangga dan juga sebagai tempat menyediakan hasil hutan, sebagai tempat wisata alam.
"Mangrove juga menjadi tempat penyimpanan karbon yang tinggi, penyerap polutan, serta sebagai peneliti dan pendidikan," kata Herudojo.
Ia menambahkan, Kementerian siap memfasilitasi program usulan Pemerintah Kota Langsa untuk mendukung kebijakan pelestarian mangrove di pantai timur Aceh.
"Kami akan selalu membantu, terutama dikebijakannya," kata Herudojo.
Sementara itu, Rafli mengatakan, persoalan mangrove harus ada penanganan yang terintegritas yakni dengan melibatkan semua stakeholder sehingga mangrove dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Ia menambahkan, pemerintah menjadi media atau fasilitator untuk memberikan efek yang baik, output yang dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk bersama-sama membudidayakan mangrove, sehingga terciptanya lapangan kerja yang layak dan baik untuk masyarakat.
"Hutan itu harus bisa memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan," katanya.
Karena itu, Rafly menyarankan agar lahirnya masterplan pengelolaan kawasan mangrove Kuala Langsa, sehingga pembagunan lebih terarah dan berpihak pada kearifan lokal.
Wali Kota Tgk Usman Abdullah mengatakan, ia berharap Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait segera merealisasikan kegiatan pemulihan kawasan hutan mangrove.
"Pemerintah daerah sangat terbatas dalam pendanaan, karena itu, pusat harus komit dengan mengembangkan mangrove Kuala Langsa sebagai satu-satuya situs mangrove yang masih ada di Aceh," katanya.
"Saya salut dengan komitmen Wali Kota yang ingin mengembangkan kawasan mangrove di Langsa sebagai tujuan wisata dan pendidikan. Oleh karenanya daerah itu perlu dipertahankan," kata Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Herudojo Tjiptono MP di Langsa, Senin.
Pada acara Fokus Group Diskusi (FGD) perlindungan kawasan ekosistem mangrove yang diselengarakan Pemko Langsa dan Lembaga Pengelola Pesisir (LPPM) Meuseuraya dalam peringatan Hari Bumi 2015, ia menyatakan, Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia. Dimana permasalahan mangrove yang paling banyak adalah alih fungsi kawasan.
Hadir sebagai nara sumber anggota DPD asal Aceh Rafly dan Wali Kota Langsa Tgk Usman Abdullah. Acara FGD ini merupakan bagian dari kunjungan kerja rombongan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga diikuti Kepala Balai Mangrove Wilayah II Sumatera dan Kalimantan, Karjono dan Darmawi dari BPDAS Krueng Aceh.
Dikatakan, peran ekosistem mangrove juga sebagai tempat berlindung dan berkembangbiak berbagai jenis burung, mamalia, reptil, dan serangga dan juga sebagai tempat menyediakan hasil hutan, sebagai tempat wisata alam.
"Mangrove juga menjadi tempat penyimpanan karbon yang tinggi, penyerap polutan, serta sebagai peneliti dan pendidikan," kata Herudojo.
Ia menambahkan, Kementerian siap memfasilitasi program usulan Pemerintah Kota Langsa untuk mendukung kebijakan pelestarian mangrove di pantai timur Aceh.
"Kami akan selalu membantu, terutama dikebijakannya," kata Herudojo.
Sementara itu, Rafli mengatakan, persoalan mangrove harus ada penanganan yang terintegritas yakni dengan melibatkan semua stakeholder sehingga mangrove dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Ia menambahkan, pemerintah menjadi media atau fasilitator untuk memberikan efek yang baik, output yang dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk bersama-sama membudidayakan mangrove, sehingga terciptanya lapangan kerja yang layak dan baik untuk masyarakat.
"Hutan itu harus bisa memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan," katanya.
Karena itu, Rafly menyarankan agar lahirnya masterplan pengelolaan kawasan mangrove Kuala Langsa, sehingga pembagunan lebih terarah dan berpihak pada kearifan lokal.
Wali Kota Tgk Usman Abdullah mengatakan, ia berharap Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait segera merealisasikan kegiatan pemulihan kawasan hutan mangrove.
"Pemerintah daerah sangat terbatas dalam pendanaan, karena itu, pusat harus komit dengan mengembangkan mangrove Kuala Langsa sebagai satu-satuya situs mangrove yang masih ada di Aceh," katanya.
