Banda Aceh (ANTARA) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyampaikan kesiapannya untuk mendukung kelancaran implementasi hasil perjanjian damai MoU Helsinki yang saat ini masih terdapat banyak kendala.
Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe Aceh M Nasir Syamaun, di Banda Aceh, Senin, menerangkan, pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat bertemu Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Al Haythar, di Meuligoe Wali Nanggroe, di Aceh Besar.
“Kunjungan Wakil Ketua MPR RI pada hari ini dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari Wali Nanggroe terkait situasi terkini Aceh, terutama yang berhubungan dengan MoU Helsinki, UUPA dan turunan-turunannya yang sekarang belum terlaksana dengan baik,” kata M. Nasir.
Pada pertemuan itu, Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Teuku Kamaruzzaman, S.H (Ampon Man), Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak), DR Rustam Effendi serta DR M Raviq.
Muzani mengatakan, banyak hal yang didiskusikan tentang bagaimana komitmen perjanjian Helsinki bisa diimplementasikan dengan baik. Pihaknya merasa mendapat kehormatan untuk bisa membantu kelancaran dari perjanjian Helsinki itu.
"Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Wali Nanggroe Aceh tentang realisasi perjanjian Helsinki bisa kami memberi support, menyampaikan pesan ini kepada Pemerintah Pusat,” kata Muzani.
Menurut Muzani, pertemuan dirinya beserta dengan rombongan Pengurus DPP dan DPD Gerindra merupakan awal yang baik dalam upaya implmentasi MoU Helsinki untuk Aceh yang damai dan bersatu dalam NKRI.
“Terkait poin-poin MoU Helsinki yang belum terealisasikan, Insya Allah akan kami sampaikan itu kepada Pemerintah Pusat. Sekali lagi ini adalah awal yang baik, mudah-mudahan semua kendala-kendala bisa diselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Wali Nanggroe Teuku Kamaruzzaman menjelaskan, pada pertemuan tersebut Wali Nanggroe telah memberikan banyak masukan terhadap situasi terkini Aceh terutama yang berhubungan dengan MoU Helsinki, UUPA dan turunannya.
Wakil Ketua MPR RI serta terutama Partai Gerindra, kata Kamaruzzaman, bakal mengadvokasi regulasi-regulasi yang masih dibutuhkan oleh Aceh di masa sekarang dan di masa depan.
"Tentunya dengan membicarakan dengan partai-partai lain yang ada di DPR RI. Saya kira ini sebuah komitmen yang baik,” kata pria yang akrab disapa Ampon Man itu.
