Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah menargetkan angka prevalensi kekerdilan atau stunting berada di bawah 14 persen pada 2024, sehingga persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah hingga pusat.

“Saya minta seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh tanah air, juga akan saya sampaikan hal yang sama bahwa jangan sampai target angka 14 persen itu luput, harus tercapai,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan yang diterima di Banda Aceh, Kamis.

Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau program percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur.

Jokowi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saat ini. 

Baca juga: Kemenko PMK optimis Aceh mampu tekankan angka stunting

Menurutnya, kegiatan berkaitan dengan stunting seperti pendampingan calon pengantin sebelum menikah harus dikerjakan. 

“Karena belum tentu semua pengantin itu tahu meskipun punya uang banyak tapi kalau enggak tahu apa yang harus dilakukan, disiapkan, itu bisa jadi keliru juga,” ujarnya. 

Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah segera melakukan intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air. Intervensi tersebut perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak agar target 14 persen di 2024 bisa tercapai. 

Baca juga: Angka kekerdilan di Aceh turun 4,7 persen

“Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target yang telah kita tentukan,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa kegiatan hari ini akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi terutama permasalahan stunting di NTT, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Baca juga: Sabang percepat penurunan angka stunting secara terintegrasi

Hasto berharap kehadiran Presiden dapat memberikan motivasi untuk lebih bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di sana. 

“Kami berharap kehadiran Presiden ini menjadi motivasi bagi kami semua yang ada di NTT dan juga bagi tim percepatan penurunan stunting untuk lebih, kerja lebih keras lagi,” kata Hasto. 

Berdasarkan data BKKBN, Desa Kesetnana menjadi gambaran umum dari 278 desa yang ada di Kabupaten TTS yang memiliki prevalensi stunting tinggi. 

"Bahkan, angka prevalensi stunting di Kabupaten TTS menurut studi status gizi Indonesia (SSGI) mencapai 48,3 persen, tertinggi di Indonesia," demikian Hasto.
 

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor : Heru Dwi Suryatmojo

COPYRIGHT © ANTARA 2026