Hal tersebut disampaikan Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas RI Siliwanti kepada Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal di Balai Kota Banda Aceh, Kamis.
"Kami ingin menjajaki kemungkinan Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi satu dari empat daerah percontohan yang kami ajak terlibat dalam OGI," kata Siliwanti.
Ia memaparkan OGI merupakan program membangun pemerintahan terbuka. Dan Banda Aceh diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam Open Goverment Partnership atau OGP secara global. Indonesia merupakan pemrakarsa OGP.
Menurut Siliwanti, Sekretariat Nasional OGI sedang menyusun rencana aksi OGI 2016-2017. Rencana aksi mencakup komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Siliwanti menyebutkan pertimbangan memilih Kota Banda Aceh sebagai pilot project. Antara lain komitmen Wali Kota Banda Aceh dalam mendukung terwujudnya tata kelola keterbukaan pemerintah.
"Banyak inovasi keterbukaan yang dikembangkan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kami juga melihat dinamika interaksi dengan masyarakat sipil serta kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil berjalan dengan baik, terutama dalam pengembangan program open data," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal menyambut baik rencana Kementerian PPN/Bappenas RI menetapkan Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pilot project OGI.
"Kami akan memberikan yang terbaik dalam program OGI. Kami juga akan lebih berperan aktif di dunia internasional melalui OGP," kata Illiza Saaduddin Djamal.
Menurut dia, keterbukaan pemerintah merupakan komitmen yang sudah terbangun di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Dan kepercayaan menjadikan Banda Aceh sebagai pilot project OGI akan tersebut dijaga.
"Kami yakin, semakin terbuka pemerintah, semakin dekat pula penyelenggara pemerintah dengan rakyat. Karena itu, kami terus berbenah, sehingga kepercayaan publik semakin baik terhadap kami," kata Illiza Saaduddin Djamal.
