Banda Aceh (ANTARA) - Delegasi dosen Non- PNS dari berbagai perguruan tinggi di Aceh akan mengikuti rapat kerja nasional di Jakarta dengan agenda berdelegasi menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Ketua IDTNPNS Wilayah Aceh, Jalaluddin, Minggu (21/8) mengatakan, ratusan massa tergabung dalam Ikatan Dosen Tetap Non-PNS RI dan Forum Dosen Tetap Bukan PNS PTKIN Kemenag RI akan menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 21-24 Agustus.
"Kita akan menyampaikan surat terbuka berisi sejumlah tuntutan, salah satunya minta diangkat menjadi PPPK tanpa tes," kata Jalaluddin.
Menurut Jalaluddin perguruan tinggi tempatnya bekerja dan mengabdi tidak pernah membeda-bedakan antara Dosen non-PNS.
"Tapi karena status kami yang honorer bukan dan PNS juga bukan, membuat beberapa hak tidak bisa terpenuhi. Padahal tugas dan tanggung jawab kami sama dengan dosen PNS," katanya.
Dosen tetap Non-PNS sampai saat ini belum memiliki kejelasan status kepegawaian karena tidak termasuk ASN dan bukan pula sebagai ASN PPPK, tetapi diakui oleh Peraturan perundangan Undang-Undang guru dan dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dosen tetap Bukan PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Swasta.
Ia mengatakan jika dilihat dari alokasi formasi ASN PPPK yang disediakan pemerintah tahun 2022 yang berjumlah lebih dari satu juta, maka sangat kecil alokasi formasi yang disediakan untuk mengangkat dosen tetap bukan PNS baik di bawah Kementerian Agama maupun di bawah Kemendikbudristek.
Jumlah dosen tetap bukan PNS di bawah Kementerian Agama sekitar 3.500 sementara dosen tetap non PNS di bawah Kemendikbudristek sekitar 4.800.
"Kami berharap kepada pemerintah agar dapat memberikan keadilan kepada kami untuk bisa diangkat menjadi Dosen ASN PPPK tahun 2022 tanpa tes," katanya.
Rakernas Ikatan Dosen Tetap Non PNS (IDTNPNS) tersebut mengagendakan pertemuan dengan pemangku kepentingan di level nasional. Pihaknya meminta diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa tes.
Sekjend DPP IDTNPNS RI, Muhtarom, mengatakan para dosen tetap non PNS di bawah naungan Kemenag maupun di bawah Kemndikbudristek sudah berusaha memperjuangkan hak mereka sejak 2016 lalu.
"Pendekatan diplomatis sebagai akademisi sudah kami jalankan, tidak ada hasil. Sekarang kami akan menempuh langkah terakhir dengan pendekatan 'parlemen jalanan'. Kami ingin para pejabat di istana tahu kondisi kami," kata Muhtarom.
Delegasi Aceh yang hadir dalam rakernas IDTNPNS antara lain perwakilan UIN Ar-Raniry, IAIN Langsa, STAIN Meulaboh, dan beberapa kampus lainnya.
