Karena itu, dia meminta agar seluruh OPD terkait, tim teknis dan tim pakar yang terlibat dalam penanganan stunting dapat bekerjasama dan saling bersinergi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Banda Aceh.
Pj wali kota juga berharap agar kolaborasi lintas sektor dalam AKS itu juga mampu menghasilkan komitmen bersama dalam strategi percepatan penurunan stunting, dan fokus dalam penanganan kasus yang ada di Banda Aceh.
"Antara lain seperti kasus calon pengantin, ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK), ibu nifas pre eklampsi, dan balita berisiko stunting atau gizi buruk dan gizi Kurang," ujarnya.
Di samping itu, lanjut dia, Pemkot juga sudah melakukan pertemuan dengan mitra kerja, baik dari perbankan, perwakilan kementerian, badan usaha dan segenap unsur Forkopimda serta OPD untuk menjadi bapak dan bunda asuh anak stunting.
"Kita harapkan semua anak-anak kita sejumlah 944 anak mempunyai bapak atau bunda asuh yang bisa membantu memberikan makanan tambahan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2P3KB) Cut Azridha mengatakan tim AKS dan tim teknis terkait identifikasi kasus stunting dibentuk dengan menyasar audit berdasarkan hasil mini lokakarya yang dilakukan lini lapangan, data input sasaran pendampingan, data input sasaran pendampingan aplikasi e-PPGBM serta laporan kasus dari Puskesmas.
"Hasil yang diharapkan dari AKS ini yaitu terjadinya penurunan stunting pada kelompok sasaran yang akan menjadi sasaran di gampong lokus stunting, dan adanya perubahan perilaku kelompok masyarakat dan pentingnya hidup bersih dan sehat," ujarnya.
Baca juga: Nagan Raya luncurkan Gerakan Posyandu Aktif cegah stunting
