Malik mengatakan, lembaga wali Nanggroe merupakan salah satu implementasi dari kekhususan dan keistimewaan Aceh berdasarkan perjanjian damai MoU Helsinki dan pasal-pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
"Saya terus melakukan upaya bersifat internal dan kerja-kerja lainnya. Bekerja demi proses terimplementasi nya MoU Helsinki," kata Malik Mahmud.
Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki berdoa semoga dimudahkan oleh Allah SWT dalam menjalankan amanah sebagai pemersatu masyarakat Aceh, pengawal perdamaian, pembina keagungan dinul islam, dan kelestarian kehidupan adat, budaya dan tamadun Aceh ini.
Kata dia, kehadiran Lembaga Wali Nanggroe merupakan amanah dan perintah ketentuan UUPA, karenanya harus disyukuri.
Anies Baswedan bicara soal perdamaian & keadilan di Aceh
Diharapkan, semoga kedepannya terus dapat menjalankan peran dalam pembangunan, mempersatukan masyarakat Aceh, melestarikan adat dan budaya.
"Kami berterima kasih karena selama ini telah memberikan pertimbangan, bimbingan, usulan dan saran dalam menjalankan roda pemerintahan Aceh khususnya dalam menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh," demikian Achmad Marzuki.
Baca juga: Prabowo Subianto serahkan 25 unit ambulans untuk Aceh
