Banda Aceh (ANTARA) - Pengamat Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Rustam Effendi, mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA segera mengesahkan APBA 2024 untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan demi kesejahteraan hidup rakyat Aceh.
"Percepat pengesahan APBA. Jangan main-main untuk soal ini, kehidupan masyarakat Aceh lagi sedang berada dalam kondisi sulit," kata Rustam Effendi di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan ini disampaikan Rustam Effendi sebagai respon atas pembahasan APBA 2024 yang belum tuntas, dan adanya isu permasalahan penempatan anggaran antara untuk program dinas dengan dana pokok pikiran (pokir) anggota DPR Aceh.
Rustam mengingatkan bahwa perekonomian Aceh hanya bergantung dari APBA. Apalagi di sana juga banyak alokasi anggaran untuk kabupaten/kota di Aceh. Keterlambatan ini juga berdampak ke ekonomi daerah dan amat mengganggu fiskal di seluruh kabupaten-kota.
"Keterlambatan ini akan dapat menghambat laju perekonomian Aceh. Karena kita tidak ada uang lain selain APBD. Maka, menurut ekonom ini, percepat pengesahan APBA supaya bisa segera diimplementasi seluruh kegiatan-sub kegiatan yang telah direncanakan," ujarnya.
Menurut Rustam, alokasi belanja daerah seharusnya lebih terfokus pada program dan kegiatan/sub-sub kegiatan yang telah disusun oleh dinas atau badan di lingkungan Pemerintah Aceh.
Bukan justru menaikkan anggaran melalui program pokir yang kurang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Mobilisasi anggaran yang berlebihan untuk pokir akan mereduksi kemampuan eksekusi program/kegiatan dinas atau badan.
"Jika ini yang terjadi, maka implementasi misi-misi pembangunan daerah sangat terhambat. Ujung-ujungnya visi daerah tidak akan terwujud sesuai rencana," katanya.
Misalnya, lanjut Rustam, pengalokasian belanja langsung terkait pengadaan pupuk, benih, alat-alat pertanian, termasuk perikanan, UMKM, bantuan sosial dan lainnya akan terhambat direalisasikan.
Jika program seperti itu tidak dapat dilakukan sesuai rencana, maka bisa berimbas langsung terhadap geliat aktivitas ekonomi masyarakat, yang ujung-ujungnya berdampak terhadap terbatasnya lapangan kerja hingga memperburuk tingkat kemiskinan.
"Sekarang malah kita ributnya selalu tentang pokir. Dan, kalau terlalu banyak ke situ alokasi uangnya, maka bisa menghambat implementasi program dan kegiatan di dinas," ujarnya.
Rustam menuturkan, dana untuk pokir itu memang dibolehkan dan harus dialokasikan. Tetapi arifnya jangan terlalu berlebihan karena bisa mengganggu misi Pemerintah Aceh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif.
"Artinya, terlalu banyak pokir akan menghambat dinas atau SKPD dalam menjalankan misi dan program pembangunan yang telah dirancang dalam dokumen perencanaan pembangunan Aceh," katanya.
Ia menambahkan belum berjalannya APBA 2024, maka perekonomian Aceh saat ini kurang berdenyut dan lemahnya daya beli masyarakat. Banyak pelaku ekonomi seperti pedagang dan pelaku usaha mikro mengeluh terkait lesunya pasar barang selama ini.
Maka dari itu, dirinya meminta kepada Pemerintah Aceh dan DPRA seharusnya membuang ego masing-masing, dan kembali melihat kepentingan masyarakat dengan mata hati.
"Jangan terlambat lagi. Kita tidak ada uang lain, kita tak ada pendanaan swasta. Kita tidak punya pabrik atau industri lain. Kita hanya punya APBA, maka anggaran harus dipercepat agar uang mengalir dalam masyarakat. Jangan bermain-main dengan uang rakyat," kata Rustam Effendi.
