Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Besar menyatakan salah satu upaya meningkatkan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMDesMa LKD) di daerah setempat adalah melalui pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap tahun.
“Lewat kegiatan ini memudahkan dengan pembinaan dan mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh BUMDesMa LKD,” kata Kepala DPMG Aceh Besar Carbaini di Lambaro, Kamis.
Ia menjelaskan BUMDesMa LKD merupakan peralihan dari UPK eks PNPM dengan total aset yang bergulir di masyarakat saat ini sebesar Rp65,5 miliar, sehingga saat ini ada 15 BUMDesMa LKD yang telah memiliki badan hukum.
Kemudian lima lainnya sedang dalam proses dan dua kecamatan lainnya dalam kabupaten itu dalam proses mediasi.
Menurut dia BUMDesMa LKD jangan hanya memiliki satu usaha saja, namun bisa dikembangkan dengan berbagai unit usaha bisnis lainnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMDesMa LKD) diikuti oleh 40 peserta se-Aceh Besar.
Kabid Pemberdayaan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Ikhsan mengatakan para pengurus BUMDesMa LKD harus semangat untuk membangun usaha karena aset sudah ada dan modal juga dapat dialokasikan melalui dana desa.
“Kami berharap para pengurus terus menghadirkan inovasi sehingga usaha yang telah ada dapat terus berkembang dan dapat merambah ke sektor bisnis lainnya,” katanya.
Baca juga: Aceh Jaya raih tiga rekor MURI pembentukan Bumdesma
