Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah juga berharap kepada perusahaan yang telah mendapatkan cadangan migas di wilayah kerja Aceh untuk segera meningkatkan ke tahapan produksi.
"Semua perusahaan yang mendapatkan cadangan agar segera ditingkatkan untuk eksploitasi," kata Fadhlullah.
Sementara di sisi lain, Kepala BPMA, Nasri menjelaskan bahwa BPMA yang lahir dari perdamaian MoU Helsinki ini memiliki peran dan fungsi strategis dalam mengawal pengelolaan sektor hulu migas di wilayah Aceh.
Karena itu, BPMA terus mengawal agar KKKS di Aceh dapat bekerja maksimal dan memproduksikan migas sesuai target yang diharapkan, sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian Aceh.
Baca: BPMA: Realisasi lifting kondensat Aceh 2025 capai 200.000 barel
Ia juga menuturkan bahwa, untuk capaian kinerja migas Aceh yang telah melampaui target seperti lifting kondensat serta realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tembus 69 persen, melebihi melebihi target rata-rata nasional.
"Alhamdulillah, untuk lifting kondensat kita hingga awal semester II ini telah melampaui target yaitu sebanyak 200.701 barel atau 109 persen. Dan TKDN kita juga sebesar 69 persen, di atas rata-rata nasional," ungkap Nasri.
Selain itu, di hadapan para Komisi XII DPR RI, Nasri juga menyampaikan kendala yang dihadapi, salah satunya adalah kondisi kantor BPMA yang masih menempati gedung pinjam pakai dari Pemerintah Aceh.
“Harapan kami, dapat dibantu untuk membangun gedung permanen untuk operasional BPMA yang kedepannya dapat digabungkan dengan kantor KKKS di wilayah kerja Aceh,” pungkas Nasri.
Baca: Lampaui target nasional, BPMA Realisasi TKDN hulu migas hingga 69 persen
