SEP: RSUD Singkil jangan diobok kepentingan politik

Singkil (Antaranews Aceh) - Koordinator Singkil Education People (SEP) Mustafa Kamal menyatakan, masyarakat Aceh Singkil memprihatinkan kondisi rumah sakit umum daerah (RSUD) dan meminta struktur di lembaga kesehatan itu agar tidak diobok-obok kepentingan politik.

Kepada wartawan di Singkil Senin mengatakan, manajemen peningkatkan kualitas pelayan kesehatan masyarakat di RSUD Aceh Singkil tampaknya semakin sulit diukur secara sistematis yang berbasis kinerja, karena telah diobok-obok pihak kepentingan politik.

"Tujuan untuk mengejar kepuasaan pasien dan tersajinya manajemen dalam melayani orang sakit dan meminimalisir persoalan rendahnya efektivitas kerja petugasnya semakin tidak terfokus bila bidang direksi dan struktur perangkatnya diobok-obok dengan obralan kepentingan politik dan jabatan," katanya.

Mustafa mengatakan, sebagai organ utama pelayanan kesehatan di Aceh Singkil, bagi RSUD Aceh Singkil tahun ini merupakan tahun suram bagi citra dan nama baik institusi kesehatan akibat adanya penekanan oknum tertentu kepada Direksi yang di tempatkan di lembaga itu.

"Munculnya keterbatasan tenaga  kesehatan untuk mampu memasangkan infus kepada pasien yang telah merenggut nyawa seorang Bayi agaknya sangat menasional dan mengundang keprihatinan oleh banyak kalangan dan menjadi tanda tanya orang-orang diluaran sana," tuturnya.

Kondisi demikian, Mustafa meminta bupati Aceh Singkil harus betul-betul melakukan evaluasi kinerja berstatus emergency dan tertib administrasi birokrasi dalam menempatkan orang-orang di ranah kedireksian, dan saling bersingkronisasi antar satu jabatan ke jabatan yg lainnya.

"Walaupun persoalan ini lingkupnya priogritas Bupati, kami pihak LSM Singkil Education People sangat menyayangkan peristiwa itu terjadi ditengah memanasnya isu rendah dan bobroknya pelayanan kesehatan RSUD," ujarnya.

Sebab, sambungnya, soal RSUD adalah organ pelayanan dan bagian publik yang melayani masyarakat justru itu wajar bila kita ikut menyoroti bagian kedireksian, sebab tanpa manajerial tidak mungkin peningkatan kualitas pelayanan kesehatan itu bisa tercapai.

Pihaknya menegaskan, janganlah ada upaya-upaya untuk mengobok-obok kinerja kedireksian dengan dalih apapun,  apalagi obralan politik,  dan meminta bupati supaya menyelesaikan polemik ini,  menjamin kepastian dasar tugas-tugas orang - orang yang telah ditempatkan agar bisa bekerja dan bekerjsama demi pelayanan kesehatan RSUD yg lebih baik.