Menerka pemilu damai ala merpati

Meulaboh (Antaranews Aceh) - Pelepasan burung merpati menjadi simbol pemersatu dan pembawa pesan damai untuk pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Burung-burung merpati dilepasliarkan secara bersama-sama setelah pengucapan ikrar Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 dengan tema "Indonesia menolak hoaks, politisasi SARA, dan politik uang" di Lapangan Teuku Umar Meulaboh, Minggu (23/9).

Setelah pengucapan bersama-sama ikrar pemilu damai, aman, dan sejuk kemudian dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati dengan bulu sayap beraneka warna, seperti putih, hitam, abu-abu. Ada merpati yang tidak mau terbang jauh karena terlalu jinak.

Masyarakat yang hadir di tengah warna-warni atribut partai politik dan warna baju peserta pemilu legislatif Aceh Barat itu, secara mudah berhasil menangkap dengan tangan beberapa ekor burung merpati yang tidak bisa terbang.

Kegiatan itu sebagai penanda dimulai tahapan kampanye serentak Pemilu 2019. Masyarakat di Aceh Barat akan ikut memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPR Aceh, dan DPR Kabupaten melalui pesta demokrasi pada 2019 itu.

Sebagaimana burung merpati itu terbang, begitulah harapan semua peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019. Mereka mengharapkan tahapan pemilu dapat berjalan sesuai amanah konstitusi.

Ketua Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Aceh Barat Saiful Asra menyatakan bahwa deklarasi ini salah satu tahapan kampanye yang dianggap perlu untuk menyamakan pandangan dalam mewujudkan pemilu damai.

Deklarasi damai juga diikuti oleh calon anggota legislatif (caleg) peserta pemilu DPRK yang terdiri atas 18 partai politik (parpol). Mereka juga ikut pawai kendaraan dan pergelaran seni dengan tujuan memberi tanda bahwa Pemilu 2019 sudah dekat.

Pemilu yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, dan rahasia merupakan suatu pilar penting negara merdeka dan demokratis dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat dengan berpedoman kepada regulasi.

"Hari ini kita tandai satu momentum penting dimulainya masa kampanye dan partisipasi masyarakat, kita berkumpul dengan satu pandangan menyamakan persepsi," kata Ketua KPU Aceh Barat T. Novian Nukman dalam sambutan acara itu.

Para caleg akan bertarung memperebutkan suara terbanyak di lima daerah pemilihan (dapil) yang telah ditetapkan, yang meliputi 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat. Mereka selanjutnya melakukan berbagai macam kampanye sesuai ketentuan.

Berkaca pada sistem perpolitikan di Aceh, penguasaan parlemen masih diduduki politikus partai lokal, yakni Partai Aceh (PA). Hal itu, terbukti pada pemilu legislatif yang lalu di mana komposisi kader partai lokal mencapai 70 persen, baik di daerah tingkat II maupun tingkat I.

Persoalan intimidasi dan praktik politik uang tidak mungkin bisa terbendung kalau melihat potensi mahalnya mahar politik. Hal tersebut bukan tidak beralasan. Panwaslu Aceh Barat sudah menemukan pelanggaran caleg yang mencuri "start" kampanye.

Oleh karena itu, perlu penyadaran kepada semua pihak, termasuk peserta pemilu, untuk mewujudkan pemilihan yang jujur, menghindari segala bentuk provokasi, menjelekkan sesama peserta maupun parpol, serta tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.

"Penyelenggara Pemilu 2019 kami harapkan tidak mudah terpengaruh dan tidak melakukan kecurangan, dan seluruh peserta pemilu agar tidak menyebarkan berita hoaks kepada masyarakat," kata Bupati Aceh Barat Ramli M.S.

Sesuai Aturan

Tugas seluruh peserta pemilu dan masyarakat melaksanakan pesta demokrasi sesuai aturan. Hal itu sebagai wujud partisipasi membangun negara, sedangkan melaksanakan deklarasi damai agar terwujud?bahwa damai itu indah.

Pelaksanaan kampanye oleh semua peserta pemilu harus sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan pihak penyelenggara. Pihak pengawas juga bertanggung jawab memberikan rasa keadilan bagi peserta supaya tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran terhadap aturan.

Salah satu larangan dalam berpolitik, yaitu praktik politik uang. Peserta dan masyarakat juga harus menghindari konflik dan penyebaran berita hoaks. Mereka harus waspada dan tidak terpancing oleh situasi yang membuat rusuh.

Pemilihan umum merupakan wujud demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat arti penting dan strategisnya Pemilu 2019 maka semua pihak memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan pemilu damai, aman, dan sejuk di daerah tersebut.

Pengalaman pada Pemilu 2014, sempat terjadi beberapa ancaman gangguan keamanan, namun mampu diatasi.

Potensi kerawanan gangguan terhadap pemilu mendatang dapat saja terjadi sehingga Kepolisian Resor Aceh Barat menyiapkan personel pengamanan. Rencananya, kepolisian setempat menerjunkan 671 personel guna mengawal pemilu di daerah setempat.

"Kita telah siap mengawal dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019 di Aceh Barat agar dapat berlangsung aman sehingga demokrasi dapat terwujud," kata Kapolres Aceh Barat AKBP R. Bobby Aria Prakarsa.

Jumlah petugas pengamanan tersebut sudah merupakan tim gabungan dari Polri, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, serta unsur lainnya, termasuk penambahan pasukan dengan status Bawah Kendali Operasi (BK0).

Personel tim gabungan itu akan ditempatkan di 626 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat. Penempatan personel disesuaikan dengan kondisi geografis dan tingkat kerawanan gangguan keamanan yang telah dipetakan.

Penempatan personel sesuai kebutuhan berdasarkan tingkat kerawanan gangguan keamanan, baik rawan satu, rawan dua, maupun situasi rawan khusus.

Namun, sejauh ini tidak ada rawan khusus di wilayah hukum Polres Aceh Barat. Persoalan yang harus diatasi hanya karena terkait dengan jarak antarwilayah yang relatif berjauhan.

Harapan Polri, dukungan semua pihak dalam menjaga suasana keamanan dan ketertiban masyarakat yang saat ini kondusif, terutama kepada caleg yang akan bertarung, memperebutkan jabatan politik di lembaga legislatif.

Komandan Kodim 0105/Aceh Barat Letkol (Kav) Nurul Diyanto menyampaikan bahwa TNI selalu siap memberikan rasa aman kepada masyarakat selama proses Pemilu 2019 hingga hari pencoblosan.

TNI akan selalu bekerja sama dengan Polri dalam kaitannya dengan operasi pengamanan Pemilu 2019 di Aceh Barat. Penempatan personel TNI untuk mendukung tugas kepolisian dalam pengamanan pemilu akan diatur oleh masing-masing komando rayon militer (koramil).

Situasi keamanan di daerah setempat disebut dia dalam keadaan kondusif atau tidak ada gangguan keamanan.

Ia mengharapkan situasi kondusif tetap terjaga untuk terselenggara Pemilu 2019 yang demokratis di daerah itu.

Letkol Diyanto mengajak semua pihak menyukseskan Pemilu 2019 agar berlangsung damai, aman, dan demokratis karena pesta demokrasi itu bagian dari partisipasi masyarakat dalam membangun negara.

"Tugas kita yang ada di sini semua melaksanakan pesta demokrasi sebagai wujud partisipasi membangun negara, sama-sama kita melaksanakan deklarasi damai agar terwujud damai itu indah," ungkapnya.