Meulaboh (ANTARA) - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Muhammad Alfatah mengemukakan belasan kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD) yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Aceh belum dilantik dengan pejabat definitif.
"Kami tidak tahu mengapa sampai saat ini, belasan kepala UPTD Pendidikan yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh belum dilantik," kata Muhammad Alfatah kepada ANTARA di Meulaboh, Jumat.
Menurutnya, para pimpinan lembaga pemerintah sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan tersebut keberadaannya sangat dibutuhkan, karena dapat mempersingkat birokrasi para guru Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di daerah pedalaman dan terpencil yang tersebar di seluruh Aceh.
Selain itu, keberadaan lembaga UPTD tersebut juga sangat membantu para guru yang bertugas di daerah karena tidak harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mengurus berbagai administrasi, karena tidak perlu berangkat ke ibu kota provinsi.
"Jadi kami berharap, para kepala UPTD Pendidikan yang ada di sejumlah kabupaten/kota di Aceh ini segera dilantik, karena sangat bermanfaat bagi para guru yang bertugas di setiap daerah," kata Alfatah menambahkan.
Ia mengakui, dampak dari penempatan pejabat yang belum definitif di lembaga tersebut dinilai juga ikut mengganggu pelayanan administrasi kepada para guru, karena wewenangnya terbatas dan tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis yang bermanfaat terhadap pelayanan guru dan mutu pendidikan di setiap daerah.
