GeRAK ajak publik kontrol kinerja pimpinan KPK baru

Banda Aceh (ANTARA) - Gerakan Rakyat Antikorupsi (GeRAK) Aceh mengajak publik dan seluruh elemen masyarakat Indonesia mengontrol ketat kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru.

"DPR RI sudah memilih dan menetapkan pimpinan KPK yang baru. Mau tidak mau publik harus menerima. Karena itu, kami mengajak publik mengawasi kinerja mereka," ajak Koordinator GeRAK Aceh Askhalani di Banda Aceh, Jumat.

Kendati Komisi III DPR RI sudah memilih pimpinan KPK periode 2019-2023, Askhalani meragukan mereka yang dipilih wakil rakyat tersebut. Bahkan ada, seorang pimpinan dipilih semua anggota Komisi III DPR RI.

Selain itu, sebut Askhalani, ada juga yang dipilih pernah melanggar kode etik saat bertugas di KPK. Kemudian, ada juga yang tidak patuh terhadap laporan harta kekayaan.

"Kami juga mencatat ada juga pimpinan KPK yang dipilih tidak paham subtansi undang-undang tindak pidana korupsi. Ada juga penakut dalam mengambil keputusan ketika menjabat pimpinan KPK sebelumnya," katanya.

Dari realita tersebut, Askhalani merasa ragu komisioner yang dipilih tersebut mampu membuat KPK lebih baik lagi. Malah sebaliknya, diperkirakan kinerja KPK menurun di bidang pemberantasan dan lebih banyak menghabiskan waktu pencegahan semata.

"Padahal, selama ini kerja-kerja KPK menjadi rekomendasi bagi publik dalam mendorong gerakan antikorupsi. Jika nanti kerja KPK berubah, maka patron antikorupsi Indonesia mengalami perubahan dan kemunduran," ujarnya.

Oleh karena itu, Askhalani mengingatkan kepada pimpinan KPK yang dipilih Komisi III DPR RI harus menghindari segala kepentingan dengan berbagai pihak, sehingga pemberantasan korupsi di masa mendatang semakin lebih baik lagi

"Apabila pimpinan KPK yang baru ini memiliki kepentingan dengan berbagai pihak, maka pemberantasan korupsi tidak berjalan sesuai harapan. Karena itu, kami mengajak publik mengawasi ketat kerja-kerja pimpinan KPK yang sudah terpilih tersebut," tambahnya.