Syahbandar: Pendirian Koperasi Bahagia Jaya tidak ada koordinasi dengan kami

Calang, Aceh (ANTARA) -  Pihak Pelabuhan Calang, Kabupaten Aceh Jaya, menyampaikan sejumlah alasan terkait tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (TKBMP) Bahagia Jaya.

"Salah satunya mereka tidak pernah melakukan koordinasi dengan kami terhadap pendirian koperasi, tiba-tiba datang membawa surat permohonan rekom," ujar Azwana Amru Harahap selaku pejabat pembuat komitmen Pelabuhan Calang saat dijumpai Antara di kantornya, Senin (14/10).

Ia menyampaikan, sebelum adanya Koperasi Bahagia Jaya, pihaknya juga sudah pernah mengeluarkan rekom kepada TKBM dan juga sudah mempunyai surat-surat lengkap dari pemerintah daerah.

Baca juga: Koperasi pertanyakan rekom Pelabuhan Calang

"Sudah pernah kami keluarkan rekom terhadap TKBM dan izin juga sudah pernah di keluarkan oleh pemerintah daerah dari tahun 2007, tidak mungkin kami keluarkan rekom tumpang tindih, kami sudah menyampaikan untuk membuat koperasi kepada TKBM lama dan kami tau untuk membuat koperasi itu tidak gampang," ungkapnya.

Amru juga menyampaikan bahwa pihaknya sesuai dengan aturan syahbandar adalah pembina TKBM.

"Pembina tidak akan mungkin menghambat yang akan dibina ini pasti dan kenapa harus di bina? karena kinerja TKBM akan berpengaruh kepada pelabuhan, yang menguasai pelabuhan adalah syahbandar disitulah letak keterkaitannya," tegasnya.

Baca juga: Perdana, kapal besar pengangkut ribuan tiang pancang bersandar di pelabuhan Calang

Ia menyampaikan Koperasi TKBM ini tidak hanya berada di tingkat pemerintahan saja namun juga akan didaftarkan di kementerian pusat nantinya atau biasa disebut Induk Koperasi TKBM.

Amru juga menjelaskan akte yang dibuat oleh koperasi yang baru ini juga banyak yang keliru dibuat, ini faktor tidak ada koordinasi, seperti koperasi TKBM Bahagia Jaya, seharusnya Pelabuhan Calang dikaitkan karena wilayah kerjanya di Pelabuhan Calang tidak bisa suka-suka dibuat.

"Kemudian wilayah kerja juga jangan dibuat seluruh NKRI memang mereka bisa bekerja di Meulaboh di Banda Aceh, terus unit kerja seperti negara saja belum sanggup menyediakan fasilitas sarana bantu nafigasi," tutupnya.

Amru menyampaikan rekomendasi yang diberikan oleh pihaknya untuk dapat melakukan rekonsiliasi atau pertemuan dengan TKBM yang lama serta mengundang  pihak syahbandar.

"Kita juga akan mengundang widiasuara atau dosen yang ahli bidang TKBM dari pusat karena sebelum ada pertemuan ini tidak akan bisa kita keluarkan rekomendasi, apalagi rekom itu tidak lama kita buat," jelasnya.

Amru juga menjelaskan bahwa TKBM yang lama juga sudah menyampaikan kepadanya bahwa permintaan mereka untuk dapat dilakukan pemilihan ulang ketua dan semua anggotanya yang lama tercover dalam struktur.

"Secara pengalaman mereka lebih berpengalaman dan mereka yang merintis dari awal tidak bisa kita kesampingkan mereka," tutupnya.