Lhoksukon, Aceh (ANTARA) - Pihak Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh meminta pemerintah melalui instansi terkait serta DPRK setempat untuk lebih mengintensifkan pengawasan distribusi pupuk subsidi agar tepat sasaran dan tepat waktu.
"Masalah kelangkaan pupuk memang menjadi momok menakutkan bagi petani di Aceh Utara menjelang musim tanam," kata Kepala YARA perwakilan Aceh Utara Iskandar melalui Kabid Hubungan Advokasi dan Media Jamaluddin Idris di Lhoksukon, Senin.
Baca juga: DPRK Aceh Utara pertanyakan soal kelangkaan pupuk subsidi
Karenanya YARA Aceh Utara berharap pengawasan pupuk subsidi ini harus terus diintensifkan oleh pihak terkait termasuk TNI/Polri agar penyalurannya tepat sasaran dan tepat waktu.
"Kalau pengawasan dilakukan secara ketat oleh pihak terkait, kami yakin pendistribusianya akan tepat sasaran dan peluang penyimpangan dilakukan oknum- oknum sangat kecil celahnya, jika itu ada yang bermain," kata YARA.
Baca juga: Aceh Tenggara kekurangan alokasi pupuk urea subsidi
Selain pengawasan, sistem pendistribusiannya jika perlu juga harus dibenahi, dengan demikian barang yang disubsidikan dengan uang negara tersebut tidak diselewengkan.
Karena tidak tertutup kemungkinan pupuk subsidi untuk petani tersebut sangat rawan diselewengkan ke sektor lain oleh oknum- oknum yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi.
Baca juga: Akademisi sarankan Aceh optimalkan penggunaan pupuk organik
"Kita tahu bahwa PIM tugasnya hanya menyalurkan ke distributor sesuai kuota yang diajukan pemerintah, oleh karenanya pihak terkait harus benar- benar mengawasinya mulai dari tingkat distributor hingga ke pengecer resmi, bukan kita tidak percaya, tetapi guna mencegah terjadinya penyelewengan," tegasnya.
Sementara data yang diperoleh pihaknya jumlah pupuk subsidi khusus jenis urea yang disalurkan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) berdasarkan keputusan pemerintah pada 2019 lalu yakni 55.900 ton dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk Provinsi Aceh dan ini terjadi pengurangan hingga 30 persen dibandingkan pada 2018.
Sedangkan untuk Aceh Utara sendiri kuotanya juga terjadi pengurangan hingga 30 persen pada 2019 yakni 7.000 ton dibandingkan 2018 yang mencapai 10.000 ton untuk jenis urea.
Untuk itu pihaknya berharap agar pemerintah menambahkan kuota pupuk di 2020 ini, karena kebutuhan pupuk di kalangan petani terus meningkat seiring semakin gencarnya upaya pencapaian target swasembada pangan oleh pemerintah.
Seperti diketahui jenis pupuk disubsidi pemerintah di antaranya urea, SP 36, ZA, NPK dan jenis lainnya.
