Aceh Besar (ANTARA) - Asisten II Setda Aceh T Ahmad Dadek menyatakan belum ada perjanjian bisnis to bisnis antara Trans Continent dengan PT Pembangunan Aceh (Pema) terkait investasi di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar.
“Trans Continent baru sekedar memakai lokasi secara gratis di KIA Ladong dan fasiltas yang ada serta menempatkan peralatannya. Sejauh ini juga belum ada perjanjian antara PT Pema dengan Trans Continent, namun PT Pema berusaha memenuhi permintaan isi surat dari PT Trans Continent,” kata Ahmad Dadek di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi penarikan peralatan yang ditempatkan PT Trans Continent dari KIA Ladong, Aceh Besar.
Ia menjelaskan berdasarkan surat dari PT Trans Continent tanggal 28 Desember 2018 yang menyatakan bahwa setelah mengikuti peluncuran KIA Ladong oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, perusahaan tersebut sangat berkeinginan untuk melaksanakan investasi berupa Membuat Pusat Logistik Berikat (PLB) dan surat tersebut langsung dijawab oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh pada tanggal 20 Desember 2018 dimana pihak PT PDPA pada hari yang sama dengan isi mengharapkan kerjasama bisnis dengan Trans Continent dalam kerjasama sama bisnis Pusat Logistik Berikat (PLB) di Kawasan Industri Ladong dan meminta membahas rencana bisnis yang ada.
Kemudian PT Trans Continent satu bulan setelah itu membawa beberapa peralatan yang ditempatkan di KIA Ladong padahal perjanjian antara PT Pema dengan PT. Trans Continent masih dalam penjajakan.
“Seharusnya ada perjanjian B To B dulu sebelum PT Trans Continent membawa alatnya ke KIA Ladong, ini adalah prinsip investasi yang profesional,” kata Dadek.
Menurut dia Trans Continent sudah mengetahui bahwa perlu dana hampir Rp50 miliar untuk melengkapi kebutuhan pagar keliling, lampu jalan satu kompleks, drainase dan jalan aspal yang butuh penempatan dalam anggaran APBA tahun 2021 sebab permintaan tersebut baru resmi dilayangkan pada tahun akhir 2019 dan awal 2020 dimana DPA SKPA sudah jadi APBA 2020.
“Butuh waktu untuk pemenuhannya, walaupun PT Pema berusaha untuk mengambil kredit ke BAS tetapi tidak masuk dalam hitungan Bisnis BAS dan bahkan menggunakan hasil usaha yang selama ini ada di PT Pema,” kata Dadek yang juga komisaris pada PT tersebut.
Ia mengatakan karena tidak ada perjanjian bisnis tersebut membuat Ismail Rasyid bebas untuk memasukan peralatan mobilenya ke KIA Ladong dan juga memindahkannya karena memang tidak ada perjanjian investasi antara KIA Ladong dan PT Pema.
"Pemerintah Aceh lewat KIA Ladong menghormati para investor walaupun tahap investasi belum dimulai,” kata Dadek.
Ia mengatakan adanya permintaan yang tidak bisa dipenuhi dalam tahun anggaran 2020 seperti pagar keliling, PT Pema berusaha memenuhi dan melengkapi sebagaimana surat terlampir, meski perusahaan tersebut hanya memakai 10 persen dari total lahan yang tersedia.
“Kami ingin memberitahukan bahwa penempatan peralatan oleh PT Trans Contonent apalagi semua peralatan adalah bersifat mobile dilakukan sebelum adanya perjanjian bisnis yang menempatkan syarat-syarat kerja sebagai sebuah investasi. Ini menandakan kedua pihak tidak menjalankan prinsip investasi sesuai dengan kaidah bisnis selama ini,” katanya.
Ia mengibaratkan penyewa rumah langsung masuk tanpa ada perjanjian tertulis tapi pemilik sewa tetap melayani penyewa walaupun gratis.
"Tanah KIA Ladong bukan diperuntuk satu pemakai tetapi banyak tenant bisa memafaatkan kawasan tersebut,” kata Dadek
Dadek juga belum mampu memahami sepak terjang Ismail Rasyid, di mana yang bersangkutan sebelumnya sempat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon kepala BPKS dan dipenghujumg mengundurkan diri.
CEO Trans Continent, Ismail Rasyid mengatakan saat ini pihaknya memutuskan untuk mundur dari Kawasan Industri Aceh Ladong karena pertimbangan dan kajian bisnis serta belum ada wujud komitmen nyata dari pemerintah terhadap proses pembangunan Kawasan Industri Aceh Ladong.
“Kami tegaskan bahwa Trans Continent tidak keluar dari Aceh dan kami tetap akan berusaha di Aceh. Siapa saja tentu bisa keliru, namun ada baiknya segera kita introspeksi diri masing-masing,” katanya.
Ia mengatakan sebagai masyarakat Aceh sekaligus salah satu investor, ia berharap Pemerintah Aceh dapat lebih proaktif dan responsif terhadap potensi investasi, dan terbuka dalam membangun komunikasi dua arah.
