Bamsoet: Pers punya peran strategis sebarluaskan semangat kebangsaan

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa setiap warga negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari satu ikatan kebangsaan, termasuk pers yang menjadi corong penyebar semangat kebangsaan, penyebar semangat gotong royong dan kebersamaan.

"Kemajemukan adalah fitrah kebangsaan yang harus senantiasa dihormati dan dilindungi, MPR RI sebagai rumah kebangsaan menegaskan bahwa setiap warga negara merupakan bagian tak terpisahkan dari satu ikatan kebangsaan. Termasuk pers yang menjadi corong penyebar semangat kebangsaan, penyebar semangat gotong royong dan kebersamaan," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, dalam acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat MPR RI, di Anyer, Banten, Sabtu.

Bamsoet menilai tugas kolektif bersama termasuk pers dalam merawat kepribadian dan jati diri bangsa, agar tidak tergerus akibat pembelahan sosial karena hoaks maupun ujaran kebencian.

"Dengan jangkauan yang luas dan tingkat aksesibilitas yang tinggi, media massa mempunyai peran strategis dalam menyebarluaskan wawasan kebangsaan," katanya.

Dia mengatakan, pers telah menjadi salah satu mitra penting MPR RI dalam melaksanakan berbagai tugas konstitusional, terutama dalam mewujudkan visi MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan.

Menurut dia, visi MPR RI yang memposisikan lembaga tersebut sebagai wadah sekaligus representasi dari beragam aspirasi, pemikiran serta arus perubahan.

Dia meyakini di tengah derasnya gempuran digitalisasi dengan hadirnya pendengung atau "buzzer" hingga influencer yang terkadang menjadi referensi masyarakat mendapatkan informasi, pers masih memiliki peran yang signifikan.

"Khususnya sebagai kekuatan publik yang merepresentasikan fungsi kontrol dan kritik rakyat terhadap jalannya roda pemerintahan. Dahsyatnya digitalisasi justru harus dijadikan tantangan bagi pers untuk memberikan pelayanan informasi yang mendalam, akurat, obyektif dan berimbang," ujarnya.

Bamsoet mengatakan pers sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, turut memiliki tanggung jawab membangun masyarakat sehat yang melek informasi.

Selain itu, menurut dia, pers juga sekaligus menjadi saringan atas maraknya informasi menyesatkan yang begitu mudah tersebar melalui media sosial hingga menjadi viral.

Dia memaparkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga 5 Mei 2020 ditemukan sekitar 1.401 konten hoaks dan disinformasi terkait COVID-19.

"Ini sungguh memprihatinkan ketika kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat terhimpit dampak pandemi COVID-19, masih ada saja pihak-pihak tidak bertangggung jawab yang mencederai psikologis masyarakat dengan menyebarluaskan informasi menyesatkan," katanya pula.



Dia berharap pers Indonesia harus bisa menyajikan informasi utuh berbasis fakta, sehingga jika ada masyarakat yang ragu terhadap informasi yang didapat dari media sosial, bisa mengonfirmasinya melalui pers.

Karena itu, menurut dia, pers tidak boleh ikut-ikutan menggunakan cara-cara bombastis umpan click (clickbait) hanya demi mengejar jumlah target pembaca.

"Pers harus tetap mengedepankan etika jurnalistik dalam menyajikan informasi karena itu salah satu letak kekuatan pers, dibanding buzzer yang hanya bisa menghadirkan informasi bombastis tanpa makna dan cenderung malah menyesatkan serta membuat pembelahan sosial di masyarakat," ujarnya lagi.

Dalam acara tersebut juga dihadiri para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, dan Hidayat Nur Wahid (virtual). Selain itu, juga dihadiri pimpinan Fraksi MPR RI antara lain Idris Laena (Golkar), Taufik Basari (NasDem), Anton Sukartono (Demokrat), Arwani Thomafi (PPP), dan Intsiawati Ayus (Kelompok DPD).