Banda Aceh (ANTARA) - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendukung rencana pemerintah memulai proses belajar mengajar di sekolah secara tatap muka awal 2021 mendatang.
"Kami mendukung belajar tatap muka. Selama ini, anak-anak belajar melalui daring. Belajar daring ini tidak efisien," kata Ketua Komisi VI DPRA Irawan Abdullah di Banda Aceh, Rabu.
Irawan menyebutkan belajar tatap muka tersebut sudah berulang kali disampaikan dalam rapat paripurna agar Pemerintah Aceh membuka kembali kelas untuk proses belajar mengajar.
Belajar daring, kata Irawan Abdullah, selain tidak efisien, dampak negatifnya lebih banyak. Telepon pintar yang digunakan belajar daring, terkadang lebih banyak dipakai untuk "game online".
Kendati mendukung belajar tatap muka, kata Irawan Abdullah, namun proses belajar mengajar tersebut harus tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.
Tujuannya, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19, sehingga sekolah jangan menjadi klaster penularan virus corona dengan nama baru tersebut.
"Jadi, semua protokol kesehatan harus disiapkan. Setiap anak didik wajib pakai masker. Harus disediakan tempat cuci tangan, serta pemeriksaan suhu ketika anak didik masuk sekolah," kata Irawan Abdullah.
Irawan Abdullah mengatakan pihaknya akan mengundang Dinas Pendidikan Aceh untuk mendiskusikan kesiapan pelaksanaan belajar mengajar tatap muka yang direncanakan awal tahun depan.
"Kami akan undang Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa belajar tatap muka menerapkan protokol kesehatan. Kami juga tidak ingin sekolah menjadi klaster penularan COVID-19," kata Irawan Abdullah.
Komisi VI DPRA dukung belajar tatap muka
Rabu, 2 Desember 2020 17:33 WIB